TANGGERANG -Yunihar, kuasa hukum Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Asip, mengkritik pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menyebut bahwa Arsin siap membayar denda Rp 48 miliar terkait kasus pemasangan pagar laut di Tangerang.
Yunihar menegaskan bahwa pernyataan tersebut kacau dan tidak akurat.
"Perlu kami klarifikasi bahwa sampai saat ini, klien kami belum menerima pemberitahuan resmi terkait hal tersebut. Kami tahu informasi itu justru dari pemberitaan media," ujar Yunihar pada Sabtu (1/3/2025).
Baca Juga:
Ia menambahkan bahwa meskipun menghormati kewenangan Menteri KKP, pihaknya akan membahas lebih lanjut mengenai pernyataan tersebut dengan klien yang kini masih dalam tahanan.
Sakti sebelumnya menyatakan bahwa Kades Kohod dan perangkat desa yang terlibat telah menyanggupi membayar denda administratif sebesar Rp 48 miliar. Pemberian sanksi administratif ini terkait pemasangan pagar laut di Tangerang yang diduga melanggar peraturan.
Baca Juga:
Dalam kesempatan tersebut, Menteri KKP juga menyebutkan bahwa Bareskrim Polri sedang menyelidiki kasus ini dan telah menetapkan Arsin serta tiga orang lainnya sebagai tersangka dengan tuduhan pemalsuan dokumen.
Arsin dan stafnya saat ini dikenakan sanksi administratif dan telah dinyatakan siap membayar denda, namun kubu Arsin menegaskan bahwa mereka belum menerima informasi resmi dari KKP terkait hal ini.
Proses penyelidikan dan pemeriksaan kasus ini masih berjalan di bawah pengawasan Bareskrim.
Kasus ini muncul setelah Kades Kohod dan perangkat desa dituduh melakukan pelanggaran dalam proyek pemasangan pagar laut yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
Mereka dijerat dengan Pasal 263 dan 264 KUHP yang mengancam hukuman penjara hingga 8 tahun.
(kp/n14)
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa perputaran uang dari aktivitas judi online sepanjang se
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdig), Angga Raka Prabowo, menegaskan bahwa pengawasan terhadap platform gim digita
Sains & Teknologi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penyimpangan dalam proses penambahan kuota haji tahun 2024. Pada Selas
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Staf Khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Fiona Handayani (FH), memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menerima kunjungan dari Dewan Pengurus Nasional (DPN) Batak Center di Gedung Kementerian Kebud
Seni dan Budaya
JAKARTA Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Sanusi Tambunan, memberikan penegasan terkait penggunaan sound syste
Peristiwa
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata semangat ke
Pendidikan
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas dan keamanan layanan Program Makanan Bergizi
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terus mendorong percepatan pembangunan layanan kesehatan yang merata dan berkuali
Kesehatan
JAKARTA Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Republik Indonesia, munculnya fenomena pengibaran bendera bertema manga popule
Nasional
