Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
MEDAN – Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menyatakan bahwa pelatihan vokasi yang digelar oleh Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan mampu menciptakan ratusan peluang kerja baru bagi masyarakat.
Dalam setiap program pelatihan, sekitar 300 peserta terlibat, dan jika dilakukan secara berkelanjutan, jumlah tenaga kerja siap pakai diyakini akan meningkat secara signifikan.
Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Project Based Learning (PBL) dan Tailor Made Training (TMT) yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui BBPVP Medan, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Medan, di Gedung Serbaguna BBPVP Medan, Jumat (17/10/2025).Baca Juga:
"Kegiatan seperti ini membuka peluang kerja besar. Kalau setiap pelatihan ada 300-an peserta, bayangkan jika program ini konsisten berjalan. Berapa banyak tenaga kerja produktif yang bisa kita siapkan?" ujar Zakiyuddin.
Zakiyuddin juga mengungkapkan bahwa Pemko Medan menargetkan 132 unit MBG (Makan Bergizi Gratis) beroperasi di seluruh wilayah.
Saat ini, baru sekitar 30 MBG yang telah berjalan. Pihaknya optimistis jumlah tersebut akan terus bertambah dan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja, terutama dari peserta pelatihan vokasi.
"Mudah-mudahan Medan bisa memenuhi target dan terus menekan angka pengangguran lewat program seperti ini," tambahnya.
Ia pun mengingatkan peserta agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, karena pelatihan ini bisa menjadi batu loncatan untuk masuk ke dunia kerja, terlebih karena program ini gratis.
"Perusahaan saat ini mencari tenaga kerja yang punya keahlian dan keterampilan. Sayang kalau hanya ikut setengah hati," tegasnya.
Kepala BBPVP Medan menjelaskan, program pelatihan disusun dengan dua pendekatan utama:
- Project Based Learning (PBL) – Peserta mengikuti pelatihan selama satu bulan di BBPVP dan satu bulan On The Job Training (OJT) langsung di industri.
- Tailor Made Training (TMT) – Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dunia usaha dan dilaksanakan di luar balai, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan perusahaan. Contohnya, pelatihan barista yang dirancang langsung berdasarkan permintaan industri.
"Dengan skema ini, peserta benar-benar siap masuk dunia kerja. TMT bahkan bisa langsung menempatkan peserta ke perusahaan mitra," ungkapnya.
Sebagai bentuk komitmen untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, BBPVP juga membuka pelatihan pada akhir pekan.
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL