Dua Advokat Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Gunakan Data Pribadi Tanpa Hak
JAKARTA Dua advokat berinisial HS dan PN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG – Dugaan mafia tanah kembali mencuat di Sumatera Utara.
Perusahaan tambak PT Tun Sewindu melaporkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Yuliani, ke Polda Sumut.
Alasannya? Pagar yang mereka bangun di kawasan hutan lindung dibongkar.
.jpeg)
Laporan itu dibuat pada Kamis (27/2/2025) dengan nomor STTLP/B/279/II/2025/SPKT/Polda Sumut.
Pengacara PT Tun Sewindu, Junirwan Kurnia, mengklaim pagar itu milik kliennya.
Tapi warga Desa Regemuk langsung membantah.
"Kami tidak pernah jual tanah itu! Itu hutan lindung, tanah negara, bukan milik siapa-siapa!" tegas seorang warga berusia 72 tahun.
Warga curiga ada permainan kotor. Mereka menduga ada oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deli Serdang yang berani menerbitkan surat kepemilikan tanah kepada PT Tun Sewindu.
"Kalau benar ada surat jual beli, pasti ada yang bermain di belakangnya. Ini harus diusut tuntas! Jangan sampai mafia tanah terus berkeliaran bebas!" ujar warga lainnya dengan nada geram.
Kasus ini menjadi sorotan. Apakah hukum akan berpihak pada rakyat dan lingkungan, atau justru melindungi para mafia tanah? Masyarakat menunggu keadilan ditegakkan!
JAKARTA Dua advokat berinisial HS dan PN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti kondisi petani Indonesia yang dinilainya semakin terdesak aki
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melepas langsung kepulangan Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko, usai kunjungan kenegaraan di In
NASIONAL
JAKARTA Mantan Presiden Republik Indonesia ke7, Joko Widodo (Jokowi), dipastikan akan menghadiri sidang lanjutan perkara dugaan ijazah
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan kasus gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Maj
NASIONAL
JAKARTA Sebanyak 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dijadwalkan mulai ditempatkan di berbagai daerah pada Agust
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan di RSU
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) tiga terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Fa
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Sebanyak 135 Reje Kampung (Kepala Desa) terpilih periode 20262032 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam pro
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) resmi meluncurkan rangkaian Bulan Koperasi sebagai pe
NASIONAL