Komisi III DPR Panggil Kejari Karo Terkait Polemik Perkara Amsal Sitepu
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN -Sebuah video yang menghebohkan beredar di media sosial terkait dugaan tindakan malapraktik di RSU Mitra Sejati Medan.
Video tersebut menunjukkan keluarga pasien JS (43) yang mengklaim bahwa kaki istrinya diamputasi tanpa persetujuan dari pihak keluarga.
Kasus ini memicu kericuhan, dan kini pihak keluarga menuntut pertanggungjawaban dari rumah sakit serta dokter yang terlibat.
1. Bermula dari Infeksi Jari Kaki Suami pasien, Everedy Sembiring (49), menceritakan bahwa pada awalnya ia membawa istrinya ke rumah sakit pada Minggu (23/2/2025) untuk mengobati jari kaki kanan JS yang terinfeksi akibat tertusuk paku.
Dokter saat itu menyatakan bahwa hanya jari kaki yang perlu dioperasi.
Pada Senin (24/2/2025), Everedy kembali menanyakan hal tersebut kepada dokter, dan dijawab bahwa operasi hanya akan dilakukan pada jari kaki yang terinfeksi.
2. Permintaan Tanda Tangan Persetujuan Sekitar pukul 15.00 WIB, Everedy diminta menandatangani dua formulir persetujuan, yang pertama untuk persetujuan pembiusan dan yang kedua untuk persetujuan operasi jari kaki.
Setelah menandatangani, operasi pun dilaksanakan pada pukul 16.00 WIB.
3. Keluarga Terkejut Kaki Pasien Diamputasi Namun, pada pukul 17.30 WIB, pihak rumah sakit menyerahkan kaki yang telah diamputasi kepada keluarga tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Everedy terkejut karena sebelumnya hanya diberitahu bahwa operasi akan dilakukan pada jari kaki, bukan pada seluruh kaki JS.
4. Alasan Rumah Sakit: Tindakan Darurat Pihak rumah sakit mengklaim bahwa amputasi dilakukan sebagai tindakan darurat.
Namun, Everedy merasa tidak ada pemberitahuan yang memadai, padahal ia mengaku selalu berada di dekat ruang tunggu saat operasi berlangsung.
5. Kondisi Terkini Pasien Pascaoperasi, kondisi psikologis JS menjadi tidak stabil.
Everedy pun menuntut pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit atas tindakan tersebut, dan telah menyerahkan kasus ini kepada kuasa hukumnya, Hans Silalahi.
6. Laporan Polisi Keluarga JS juga telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumatera Utara atas dugaan malapraktik yang dilakukan oleh dokter di RSU Mitra Sejati Medan.
Mereka berharap polisi dapat segera menangani kasus ini untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan.
Saat ini, pihak rumah sakit belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait permasalahan ini, dan humas serta pihak hukum RSU Mitra Sejati belum merespons permintaan konfirmasi dari media.
(dc/n14)
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keputusan K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pakar digital dan forensik sekaligus tersangka pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), Rismo
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) memastikan langkah banding atas vonis terhadap Fandi Ramadhan, terkait kasus narkob
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Kepala UPTD Gunung Tua PUPR, Rasuli Efendi Sir
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan penanganan sampah menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Pernyat
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya setelah majelis hakim Pengadilan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL