JAKARTA – Kasus yang melibatkan AKBP Fajar Widyadharma Lukman, Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), semakin terungkap setelah Mabes Polri mengumumkan hasil tes urine yang menyatakan Fajar positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
Penangkapan AKBP Fajar yang terjadi pada 20 Februari 2025 lalu oleh Propam Mabes Polri kini menyisakan teka-teki lebih lanjut, termasuk dugaan keterlibatannya dalam kasus narkoba dan asusila terhadap anak di bawah umur.
Baca Juga:
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra, mengonfirmasi bahwa berdasarkan hasil tes urine, AKBP Fajar dinyatakan positif mengonsumsi narkoba.
Meskipun begitu, untuk rincian lebih lanjut terkait lokasi dan kronologi penggunaan narkoba, pihak Polda NTT menyatakan masih melakukan pendalaman lebih lanjut.
Baca Juga:
"Untuk kasus lainnya masih dalam pendalaman, sementara yang dapat kami terima baru hasil tes urinenya," kata Kombes Henry dalam wawancara pada Selasa (4/3/2025).
Pemeriksaan intensif terhadap AKBP Fajar terus dilakukan oleh Divisi Propam Mabes Polri, bersama dengan Bid Propam Polda NTT.
Terkait dengan kasus ini, Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, mengungkapkan bahwa AKBP Fajar telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Ngada.
Posisi Fajar digantikan sementara oleh Kompol Mei Charles Sitepu, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolres Ngada.
"Untuk sementara, Wakapolres yang akan menghandle Polres Ngada," ujar Kapolda NTT, Senin (3/3/2025). Meski begitu, kegiatan di Polres Ngada tetap berjalan normal.
Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada, menyatakan bahwa kasus narkoba yang melibatkan AKBP Fajar menjadi perhatian serius.
Namun, Wahyu menegaskan bahwa Bareskrim Polri akan fokus menangani jaringan narkoba besar, bukan hanya pemakai.
"Kalau Bareskrim menangani narkoba, kita tangani yang besar-besar, seperti jaringan.
Penangkapan pemakai bukan ranah kami," jelas Wahyu saat menghadiri acara di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Wahyu juga menekankan pentingnya penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengatasi aliran dana hasil kejahatan narkoba yang dapat mengendalikan bisnis tersebut, bahkan dari dalam penjara.
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak agar penindakan terhadap AKBP Fajar tidak hanya dilakukan secara etik, namun juga melalui proses hukum pidana.
Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, berharap agar kasus ini segera dilanjutkan dengan pemeriksaan pidana terkait narkoba dan dugaan kekerasan seksual.
"Penting bagi Propam untuk terus menindak pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali," tegas Anam.
AKBP Fajar Widyadharma Lukman, lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) 2011, mulai menjabat sebagai Kapolres Ngada pada Juni 2024.
Sebelum menduduki posisi tersebut, ia bertugas sebagai Kapolres Sumba Timur dan dikenal dengan sejumlah penanganan kasus besar, termasuk penyekapan dan perampokan di Kabupaten Sumba Timur.
Di bawah kepemimpinan AKBP Fajar, Polres Ngada baru-baru ini berhasil mengungkap kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kecamatan Bajawa pada Februari 2025.
(tb/p)
JEMBRANA Menjelang puncak peringatan Hari Bhayangkara ke79, Polres Jembrana menggelar kegiatan doa bersama lintas agama sebagai bentuk pe
Agama
NIAS Puluhan warga yang tergabung dalam komunitas Sahabat Bobby Nasution turun ke jalan menggelar aksi damai di Kota Gunungsitoli, Kepula
Nasional
JEMBRANA Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila sekaligus mendukung kegiatan perpisahan siswasiswi SMPN 5 Mendoyo, Komando Rayo
Pendidikan
SURABAYA Ribuan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) menggelar aksi unjuk rasa besarbesaran, Kamis (19/6/202
Nasional
PADANG PARIAMAN Kasus penemuan potongan tubuh manusia di aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, akhirnya m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA PT KCC Glass Indonesia, anak usaha raksasa industri kaca asal Korea Selatan, menyampaikan kekecewaannya terhadap sejumlah janji
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji Indonesia. Direktur
Hukum dan Kriminal
KARIMUN Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan kerusakan lingkungan yang sign
Peristiwa
SIDIKALANG Sebuah mobil minibus jenis Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BB 1381 YC terbakar di Jalan Sisingamangaraja, tepat
Peristiwa
MEDAN Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan Kanwil Ditjenpas Sumut menerima kunjungan kerja dari Inspektorat Jenderal Kementerian I
Nasional
