Kasus Narkoba Katingan yang Tewaskan 3 Polisi Masuk Tahap Baru, Tiga Tersangka Dilimpahkan
JAKARTA Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menyerahkan tiga tersangka bandar narkoba yang didug
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai strategi utama dalam mempercepat pembangunan daerah.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat dinilai menjadi kunci agar program prioritas dapat berjalan efektif dan dirasakan manfaatnya secara luas.
Hal tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sumut Ardan Noor dalam dialog interaktif RRI Medan, Selasa, 14 April 2026, dalam rangka Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumatera Utara.Baca Juga:
Ardan mengulas tema peringatan HUT ke-78 Sumut, "Satu Kolaborasi Sejuta Energi", yang menurutnya mencerminkan semangat kebersamaan dalam mendorong pembangunan daerah.
"Satu kolaborasi mencerminkan sinergi yang solid antara pemerintah, dunia usaha, stakeholder, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di Provinsi Sumut," kata Ardan.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi menjadi fokus utama karena dapat menjadi energi besar yang mempercepat pencapaian target pembangunan.
Menurutnya, pendekatan tersebut dilakukan melalui komunikasi dan sosialisasi yang efektif agar seluruh kepentingan dapat terakomodasi.
Selain itu, kolaborasi juga dinilai penting untuk mengurangi potensi konflik kebijakan, mencegah tumpang tindih program, serta memastikan pembangunan berjalan inklusif dan merata.
Dari kalangan akademisi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU) Hatta Ridho menilai konsep kolaborasi sejalan dengan nilai gotong royong yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia.
Ia menyebut, dalam pendekatan pembangunan modern, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang berperan aktif.
"Kalau masyarakat dulu sebagai objek, sekarang sebagai subjek. Artinya masyarakat harus berperan aktif, bukan hanya pasif," ujarnya.
Hatta menambahkan, pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui konsep collaborative governance.
JAKARTA Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menyerahkan tiga tersangka bandar narkoba yang didug
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Politisi senior sekaligus deklarator Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) M Yusuf Tambunan mendorong adanya pergantian Ketua DPD
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu sekitar satu bulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji berbagai alternati
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) mengungkap dugaan penyebab gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di sejumlah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Roy Suryo meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan status tersangka dalam perkara dugaan manipulasi dokumen elektro
NASIONAL
JAKARTA Tim penyidik Polri mendatangi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelang pelimpahan perkara dugaan korupsi yang menjerat Don Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Araf
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan dilibatkan sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran berbagai program ekonomi d
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta akan menggelar sidang perdana banding perkara korupsi dengan terdakwa mantan Menteri Pendidik
NASIONAL