JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi melimpahkan berkas perkara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Proses pelimpahan berkas perkara itu terjadi pada hari ini, Jumat (7/3/2025), dan menandai langkah berikutnya dalam kasus hukum yang melibatkan Hasto Kristiyanto.
Berkas perkara tersebut dibawa keluar dengan menggunakan troli oleh pengacara Hasto, Johannes Tobing.
Terlihat dua bundel berkas yang mencantumkan informasi terkait perkara dengan nomor BP/15/DIK.02.00/23/02/2025.
Pada halaman depan berkas tersebut tertulis nama Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.
Dalam perkara ini, Hasto dijerat dengan dua pasal sekaligus.
Pertama, dia diduga terlibat dalam kasus suap bersama Harun Masiku untuk menyuap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Selain itu, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan, karena diduga menghalangi upaya pencarian Harun Masiku yang saat ini masih buron.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam keterangannya menjelaskan bahwa berkas perkara tersebut telah diterima oleh panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan akan segera menunggu penetapan persidangan lebih lanjut.
"Kami semua pasti tinggal menunggu saja penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gitu. Ya, mudah-mudahan semua lancarlah," ujar Setyo.
Terkait dengan status penahanan, Hasto Kristiyanto telah ditahan di Rutan KPK sejak 20 Februari 2025.
Pihak Hasto sempat mengajukan penangguhan penahanan, namun KPK menyatakan fokus untuk segera melengkapi berkas perkara dan melimpahkannya ke pengadilan untuk segera disidangkan.
Sebelumnya, Hasto sempat mengajukan gugatan praperadilan terhadap status tersangkanya, namun gugatan tersebut tidak diterima oleh hakim.
Hasto kemudian mengajukan gugatan praperadilan kedua yang saat ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Kini, dengan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor, Hasto Kristiyanto akan segera menghadapi sidang dan menjalani proses hukum lebih lanjut.
(dc/a)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil lima saksi dari biro perjalanan atau travel agent terkait dugaan korupsi d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa rancangan UndangUndang (RUU) Pera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang akan mengelola aset ra
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi serius isu yang beredar di kalangan internal Kementerian Keuangan (Kemen
EKONOMI
JAKARTA Komisi III DPR kembali mengundang sejumlah pakar untuk memberikan masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengumumkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), melalui kuasa hukumnya, melaporkan ahli digital forensik Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menyampaikan respons terhadap usulan Presiden ke6 Republik Indonesia, Sus
NASIONAL
JAKARTA Konflik yang berlangsung antara Amerika Serikat (AS)Israel dan Iran kini memasuki bulan kedua, dengan dampak serius pada jalur
EKONOMI
JAKARTA Kabar baik bagi para survivor Free Fire! Garena kembali memberikan deretan kode redeem terbaru yang bisa diklaim secara gratis p
ENTERTAINMENT
