Usman Hamid: Kapolri Harus Bertanggung Jawab atas Penyalahgunaan Kewenangan Polisi

JAKARTA -Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, menyoroti banyaknya penyalahgunaan kewenangan oleh anggota Kepolisian yang semakin mencoreng reputasi institusi tersebut.

Dalam diskusi Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) yang digelar di Jakarta Selatan pada Jumat, 7 Maret 2025, Usman menyatakan bahwa praktik tersebut telah menjadi pola yang harus segera mendapat perhatian serius dalam proses reformasi kepolisian.

Baca Juga:

• Ratusan Warga Geruduk Polda Sumut, Desak Pemecatan Kompol DK atas Dugaan Kriminalisasi
• Komnas HAM Desak Revisi RUU KUHAP: Polisi Jadi Pihak Terbanyak Dilaporkan Langgar HAM

Usman menekankan bahwa penyalahgunaan kewenangan ini harus segera direspons dengan langkah konkret, baik dari Kapolri maupun Presiden.

Baca Juga:

• Anggota DPR Mintari Evaluasi Penggunaan Mobil Dinas Usai Kasus Tabrak Lari Anak Pejabat di Medan Pol
• Puan Maharani: Kekuatan Sejati Polri Ada pada Kepercayaan Rakyat

"Kalau dibandingkan antara Kapolri sama Presiden, mana kepalanya? Menurut saya kalau ikannya (busuk) sampai eksekutif, ya Presiden harus diganti. Tapi kalau yang dimaksud ikannya adalah kepolisian, ya Kapolri harus diganti," ujar Usman.

Pada kesempatan tersebut, Usman juga mengungkapkan bahwa Amnesty Internasional telah menyampaikan laporan terkait represi terhadap masyarakat, terutama gerakan mahasiswa, pada bulan Desember lalu.

Beberapa insiden yang menjadi sorotan, seperti aksi berlebihan yang terjadi di 14 kota antara 22 hingga 29 Agustus 2024, menurut Usman, bukanlah tindakan perorangan, melainkan pola yang hampir umum terjadi dalam kepolisian.

Pola ini, lanjutnya, harus dipertanggungjawabkan oleh Kapolri sebagai kepala institusi.

"Tanggung jawabnya ada pada institusi. Dalam hal ini tentu institusi adalah entitas yang abstrak. Harus dikonkretkan siapa? Kapolri," tambah Usman.

Amnesty Internasional juga mendesak adanya hak angket atau penyelidikan dari DPR terhadap Kapolri, meskipun hingga saat ini, DPR belum mengambil tindakan lebih lanjut.

"DPR-nya dalam pandangan Amnesty Internasional kurang optimal dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan. Akibatnya, tidak ada koreksi yang signifikan," ujar Usman.