Usman Hamid: Kapolri Harus Bertanggung Jawab atas Penyalahgunaan Kewenangan Polisi

Selain itu, sejumlah insiden seperti penembakan siswa SMK di Semarang serta kejadian serupa di Lampung dan Bengkulu menunjukkan adanya kecenderungan polisi untuk membela tindakan kekerasan, bahkan menciptakan cerita palsu terkait bentrokan yang tidak terjadi.

Menurut Usman, hal ini menandakan adanya pola berulang dalam kepolisian yang harus segera dihentikan.

Baca Juga:

• Ratusan Warga Geruduk Polda Sumut, Desak Pemecatan Kompol DK atas Dugaan Kriminalisasi
• Komnas HAM Desak Revisi RUU KUHAP: Polisi Jadi Pihak Terbanyak Dilaporkan Langgar HAM

"Sistematis itu bukan hanya karena adanya perintah, tapi jika praktik tersebut berulang dan tidak dikoreksi, itu disebut pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis," jelas Usman.

Amnesty Internasional berharap agar DPR melakukan langkah korektif yang lebih optimal terhadap Presiden dan Kapolri, serta meningkatkan pengawasan untuk memastikan akuntabilitas dalam institusi kepolisian.

Baca Juga:

• Anggota DPR Mintari Evaluasi Penggunaan Mobil Dinas Usai Kasus Tabrak Lari Anak Pejabat di Medan Pol
• Puan Maharani: Kekuatan Sejati Polri Ada pada Kepercayaan Rakyat

Usman Hamid menekankan pentingnya kontrol berlapis dari eksekutif dan legislatif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang lebih jauh lagi.

"Legislatifnya ini menurut saya mengalami disfungsi. Jadi ini yang kita harapkan," tutupnya.

(di/a)