Setelah melakukan pemeriksaan dan berdialog dengan pemilik vila, mereka memasang plang peringatan di area vila, yang menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan hutan dan tengah dalam pengawasan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan.
Penertiban ini merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian kawasan hutan serta mengatur tata ruang di wilayah Puncak, yang sering kali terdampak banjir akibat pembangunan liar yang tidak sesuai dengan ketentuan.
"Bersama-sama dengan Kementerian ATR/BPN dan Pemda Bogor, kami bertindak untuk menegakkan aturan terkait kawasan hutan dan tata ruang, demi mencegah bencana alam seperti banjir yang dapat merugikan masyarakat," tambah Rudianto.
Baca Juga:
Kegiatan penertiban ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pemilik vila lainnya agar lebih mematuhi aturan mengenai penggunaan lahan di kawasan hutan produksi.
Baca Juga:
(dc/a)
JAKARTA Kabar baik datang dari sektor perdagangan internasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Moda
Ekonomi
PIDIE Seorang pria berinisial BH (43), warga Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, diamankan oleh aparat Kepolisian Resor (Polres) Pidie sete
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Suasana haru menyelimuti ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika terdakwa Adriana Angela Brigita tak kuasa menahan
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Fakultas Kesehatan Universitas Aufa Royhan menggelar kegiatan Orientasi Praktek Klinik Keperawatan Dasar bagi mahasiswa
Pendidikan
SURABAYA Meski bukan ekonom, regulator, atau pembuat kebijakan, kehadiran Raffi Ahmad dalam LPS Financial Festival 2025 di Dyandra Conve
Entertainment
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sinyal kuat bahwa penanganan dua kasus dugaan tindak pidana korupsi, yakni terkait
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan dua mantan petinggi PT Hutama Karya (HK), Bintang Perbowo (BP) dan M Rizal Sutj
Hukum dan Kriminal
MEDAN Lima orang pemuda yang didakwa sebagai kurir narkotika jenis ganja dengan total berat mencapai 46 kilogram, dituntut hukuman 18 ta
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), H. Ihwan Ritonga, SE, MM, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sumut melalui Gubernur Bob
Pemerintahan
MEDAN Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Sumatera Utara masa bakti 20252029 resmi dilantik oleh Wakil Ketua Umum
Komunitas
