Maqdir Ismail: Penyidikan Harus Tanggung Jawab Polri, Bukan PPNS

Jika masih dianggap perlu, PPNS hanya akan menangani pelanggaran administratif dan bukan perbuatan pidana yang termasuk kejahatan.

Selain itu, Maqdir juga mengusulkan agar dalam rangka memastikan bahwa proses penyidikan dan penuntutan berjalan dengan baik dan sesuai hukum sebelum sampai ke pengadilan, perlu adanya hakim pengawas.

Hakim ini akan bertugas mengawasi kegiatan penyidik dan penuntut umum selama proses penyidikan.

Baca Juga:

• Wamenkumham: Kejagung, KPK dan TNI Dikecualikan dari Aturan Penyadapan di RUU KUHAP
• Jokowi Buka Suara Terkait Nama Abraham Samad Masuk Daftar Terlapor: Saya Tidak Pernah Melaporkan Siapapun Secara Langsung

"Harus ada hakim pengawas yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyidik dan penuntut umum agar proses ini berjalan sesuai dengan hukum," pungkasnya.

Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, Maqdir berharap proses hukum akan lebih transparan dan terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang.

Baca Juga:

• Revisi KUHAP: Solusi atau Hambatan Baru dalam Penegakan Hukum Pidana?
• RUU KUHAP Dinilai Hambat OTT, Anggota DPR Soedeson Tandra: "Tidak Sama Sekali"

(bs/a)