
Ombudsman RI Soroti RUU KUHAP: Perlu Mekanisme Jelas soal Hak Tersangka, Korban, dan Saksi
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia mendorong agar Rancangan UndangUndang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) memberikan
PemerintahanJAKARTA Ombudsman Republik Indonesia mendorong agar Rancangan UndangUndang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) memberikan
PemerintahanJAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan akan membahas Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset setelah tuntasny
NasionalOlehAndreas Calvin TamaraJULI 2024, draf Rancangan Undangundang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sedang memasuki tahap p
OpiniYOGYAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum acara pidana ada
Hukum dan KriminalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka ruang dialog inklusif lewat forum KPK Mendengar, dengan menggandeng organisas
NasionalJAKARTA Organisasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) menyampaikan tujuh poin masukan penting kepada Komisi II
Hukum dan KriminalJAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan KriminalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap definisi baru penyelidikan dalam Revisi Kitab UndangU
NasionalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Pu
Hukum dan KriminalJAKARTA Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama 11 organisasi advokat serta perwakilan masyarakat sipil untu
Nasional