JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa Revisi UndangUndang Hukum Acara P
Nasional
OlehAbdul Chair Ramadhan.Perkembangan hukum tidak sematamata didasarkan pada pertimbangan logika formal semata, melainkan lebih banyak dip
Opini
JAKARTA Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendesak Komisi III DPR untuk menghapus sa
Pemerintahan
JAKARTA Advokat sekaligus praktisi hukum, Juniver Girsang, mengusulkan agar revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur
Nasional
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pasal terkait penghinaan terhadap presiden dapat diselesaikan dengan metod
Nasional
JAKARTA Komunitas Advokat Pengawal RUU KUHAP mengajukan protes keras terhadap rumusan yang dianggap melemahkan profesi mereka dalam RUU Kit
Komunitas
JAKARTA Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan bahwa rancangan baru UndangUndang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RUU KU
Nasional
JAKARTA Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan bahwa pihaknya baru akan mulai membahas Rancangan UndangUndang Kitab UndangUndan
Nasional
JAKARTA Pengacara senior Maqdir Ismail memberikan saran terkait dengan revisi RUU Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut M
Hukum dan Kriminal