JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, membantah anggapan bahwa Rancangan UndangUndang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi III DPR RI bersama pemerintah mulai membahas secara mendalam Revisi Rancangan UndangUndang Kitab UndangUndang Hukum Acara
Pemerintahan
JAKARTA Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), DPR dan pemerintah sepakat untuk menghapus
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengusulkan agar penyadapan dihapus dari daftar bentuk upaya paksa dalam revisi Kitab Und
Politik
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa Revisi UndangUndang Hukum Acara P
Nasional
OlehAbdul Chair Ramadhan.Perkembangan hukum tidak sematamata didasarkan pada pertimbangan logika formal semata, melainkan lebih banyak dip
Opini
JAKARTA Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendesak Komisi III DPR untuk menghapus sa
Pemerintahan
JAKARTA Advokat sekaligus praktisi hukum, Juniver Girsang, mengusulkan agar revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur
Nasional
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pasal terkait penghinaan terhadap presiden dapat diselesaikan dengan metod
Nasional
JAKARTA Komunitas Advokat Pengawal RUU KUHAP mengajukan protes keras terhadap rumusan yang dianggap melemahkan profesi mereka dalam RUU Kit
Komunitas