
Wakil Ketua MPR Usulkan Pembatasan Usia untuk Akses Game Roblox
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno, mengusulkan adanya pembatasan usia bagi pengguna platform ga
Sains & TeknologiTANGGERANG -Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengklaim bahwa seluruh pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di perairan Utara Tangerang telah dicabut.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.
Pagar bambu yang diduga ilegal masih terlihat kokoh berdiri di beberapa titik.
Baca Juga:
Pantauan langsung kabar6.com di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, pada Jumat (14/3/2025), pagar laut berupa cerucuk bambu belum dicabut seluruhnya.
Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan GPS dari citra satelit, diketahui masih ada sekitar 812,99 meter pagar yang belum dicabut.
Baca Juga:
"Saya pikir semuanya sudah selesai. Ternyata enggak, belum semua," kata Marto, seorang nelayan asal Kampung Alar Jiban, yang mengungkapkan kekecewaannya saat mengetahui masih ada sisa pagar bambu di perairan tersebut.
Marto juga menceritakan bahwa perahu miliknya pernah digunakan oleh pihak Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dalam proses pencabutan pagar laut ilegal tersebut.
Namun, ia merasa terkejut dan miris setelah mendengar klaim pemerintah bahwa seluruh pagar sudah dibersihkan.
"Kurang dari seminggu di sini.
Nyewa kapal saya," ujar Marto, yang sempat dimintai keterangan oleh PSDKP mengenai kondisi pagar laut yang belum sepenuhnya dibongkar.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susiyanti, membenarkan bahwa masih ada sisa pagar ilegal di perairan Kohod yang belum dicabut.
"Betul mas, di perairan Kohod masih ada pagar yang belum dicabut," ujar Eli saat dikonfirmasi.
Menurut Eli, hasil patroli terakhir menunjukkan bahwa sekitar 600 meter pagar laut ilegal belum berhasil dibongkar. Proses pencabutan pagar tersebut sebelumnya dilakukan dengan menggunakan tugboat, namun terkendala karena tidak bisa menarik pagar secara maksimal.
Eli menyebutkan bahwa untuk melanjutkan proses pencabutan, diperlukan alat berat dan ponton, yang kini sedang dalam koordinasi dengan pihak pusat.
Meski demikian, Eli belum dapat memastikan kapan pencabutan sisa pagar laut di perairan Kohod dapat dilanjutkan hingga tuntas.
"Masih dikomunikasikan," kata Eli singkat.
Dari pantauan menggunakan citra satelit, terlihat bahwa garis hitam yang menandai lokasi pagar laut yang sudah dibongkar oleh pemerintah terhubung dengan garis kuning yang menandakan titik yang belum dicabut.
Pengerjaan selanjutnya membutuhkan alat eskavator untuk menyelesaikan pencabutan sisa pagar laut ilegal tersebut.
(kb/n14)
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno, mengusulkan adanya pembatasan usia bagi pengguna platform ga
Sains & TeknologiJAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya potensi penyalahgunaan layanan dompet digital atau
Hukum dan KriminalNTT Sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi penerus bangsa di wilayah perbatasan, Satgas Yonif 741/Garuda Nusantara (GN) melalui Pos F
NasionalASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan resmi meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang akan berlangsung sepanjang bulan Agustus 2025 di 17 t
PemerintahanMEDAN Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus menunjukkan tren kenaikan hingga pekan pertama
EkonomiSUMUT Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Ihwan Ritonga, mengimbau seluruh masyarakat untuk menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun
NasionalJAKARTA Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Yanto, menyatakan bahwa MA akan segera mempelajari laporan dari kubu Thomas Trikasih Lembong (Tom
NasionalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan proses penyidikan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laha
Hukum dan KriminalJAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serik
EkonomiJAKARTA Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menegaskan arah politik organisasi relawan Pro Jokowi kini sejalan sepenuhnya dengan arahan Pre
Politik