Bupati Labusel Terima Kunjungan Dirut Bank Sumut, Bahas Penguatan Sinergi dan Dukungan UMKM
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi Direktur Utama PT Bank Sumut Heru M
PEMERINTAHAN
TANGGERANG -Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengklaim bahwa seluruh pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di perairan Utara Tangerang telah dicabut.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.
Pagar bambu yang diduga ilegal masih terlihat kokoh berdiri di beberapa titik.
Pantauan langsung kabar6.com di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, pada Jumat (14/3/2025), pagar laut berupa cerucuk bambu belum dicabut seluruhnya.
Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan GPS dari citra satelit, diketahui masih ada sekitar 812,99 meter pagar yang belum dicabut.
"Saya pikir semuanya sudah selesai. Ternyata enggak, belum semua," kata Marto, seorang nelayan asal Kampung Alar Jiban, yang mengungkapkan kekecewaannya saat mengetahui masih ada sisa pagar bambu di perairan tersebut.
Marto juga menceritakan bahwa perahu miliknya pernah digunakan oleh pihak Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dalam proses pencabutan pagar laut ilegal tersebut.
Namun, ia merasa terkejut dan miris setelah mendengar klaim pemerintah bahwa seluruh pagar sudah dibersihkan.
"Kurang dari seminggu di sini.
Nyewa kapal saya," ujar Marto, yang sempat dimintai keterangan oleh PSDKP mengenai kondisi pagar laut yang belum sepenuhnya dibongkar.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susiyanti, membenarkan bahwa masih ada sisa pagar ilegal di perairan Kohod yang belum dicabut.
"Betul mas, di perairan Kohod masih ada pagar yang belum dicabut," ujar Eli saat dikonfirmasi.
Menurut Eli, hasil patroli terakhir menunjukkan bahwa sekitar 600 meter pagar laut ilegal belum berhasil dibongkar. Proses pencabutan pagar tersebut sebelumnya dilakukan dengan menggunakan tugboat, namun terkendala karena tidak bisa menarik pagar secara maksimal.
Eli menyebutkan bahwa untuk melanjutkan proses pencabutan, diperlukan alat berat dan ponton, yang kini sedang dalam koordinasi dengan pihak pusat.
Meski demikian, Eli belum dapat memastikan kapan pencabutan sisa pagar laut di perairan Kohod dapat dilanjutkan hingga tuntas.
"Masih dikomunikasikan," kata Eli singkat.
Dari pantauan menggunakan citra satelit, terlihat bahwa garis hitam yang menandai lokasi pagar laut yang sudah dibongkar oleh pemerintah terhubung dengan garis kuning yang menandakan titik yang belum dicabut.
Pengerjaan selanjutnya membutuhkan alat eskavator untuk menyelesaikan pencabutan sisa pagar laut ilegal tersebut.
(kb/n14)
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi Direktur Utama PT Bank Sumut Heru M
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan audiensi dengan Gub
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Panitia Pemilihan Kecamatan dan
PEMERINTAHAN
JAMBI Komunitas Orang Rimba dan masyarakat desa di Kabupaten Batang Hari, Jambi, meminta pemerintah serta para penggiat lingkungan membe
NASIONAL
JAKARTA Harapan ratusan warga terdampak bencana di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, untuk segera memiliki hunian tetap (huntap
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pembantaran atau penangguhan penahanan terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Seorang mantan anggota Polri berinisial BAR (35) ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan dalam pengungkapan kasus peredara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) nonaktif, Muhammad Abdimaludin, menyampaikan k
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta kembali menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi sejumlah proyek di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Wening Udasmoro, meminta pemerintah memperluas jangkauan program beasiswa agar lebih
PENDIDIKAN