Haedar Nashir Tegaskan Posisi Polri Tidak Perlu Dipindah ke Kementerian
JAKARTA Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan dukungannya agar Kepolisian Republik Indonesia tetap berada la
POLITIK
JAKARTA -Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, menyoroti kasus manipulasi dokumen impor yang terjadi di gudang berikat daerah Batujajar, Kabupaten Bandung.
Kasus ini mengungkap penyalahgunaan izin impor plastik untuk memasukkan tekstil ilegal ke pasar domestik, yang menurutnya berdampak buruk pada industri tekstil dalam negeri.
Sebagai Ketua Panja Pengawasan Penegakan Hukum Barang Impor dan Narkotika, Dede sangat prihatin dengan temuan tersebut.
Ia menegaskan bahwa penyelundupan tekstil ilegal bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan sebuah kejahatan ekonomi yang merugikan negara dan masyarakat, serta berisiko menghancurkan industri tekstil lokal.
"Praktik ilegal ini bukan hanya merusak industri tekstil, tetapi juga berdampak besar terhadap kesejahteraan jutaan tenaga kerja Indonesia yang bergantung pada sektor ini," ujar Dede dalam keterangan tertulisnya.
Penyelundupan tekstil ilegal telah menyebabkan kebangkrutan di banyak pabrik tekstil dalam negeri, mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan pekerja.
Beberapa perusahaan besar seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Duniatex Group, dan PT Primissima menjadi korban utama dari maraknya tekstil impor ilegal yang merambah pasar Indonesia.
Selain itu, Dede juga menerima informasi tentang keterlibatan sejumlah nama besar yang diduga sebagai mafia tekstil dalam kasus ini.
Terkait aliran dana, ia mendapat laporan bahwa sejumlah uang dari jaringan ini mengalir ke klub hiburan malam di Jakarta.
Menanggapi hal ini, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa gudang yang terlibat dalam penyelundupan tekstil ilegal.
Dede pun mendesak aparat penegak hukum, terutama Polri, untuk mengambil langkah tegas dalam menangani kasus ini guna melindungi industri dalam negeri dan menjamin keadilan bagi para pekerja di sektor tekstil.
"Kita tidak bisa membiarkan praktik-praktik ilegal ini terus berlangsung. Ini bukan hanya tentang persaingan usaha yang tidak sehat, tetapi juga tentang masa depan industri nasional dan nasib jutaan tenaga kerja Indonesia," tegas Dede.
Dede berharap agar pengawasan dan penegakan hukum semakin intensif, sehingga kasus penyelundupan tekstil ini dapat segera diusut tuntas.
Dengan demikian, industri tekstil dalam negeri diharapkan dapat pulih dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.
(dc/a)
JAKARTA Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan dukungannya agar Kepolisian Republik Indonesia tetap berada la
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi raksasa tidur. Pernyataan itu disampaikan dalam pertem
POLITIK
JAKARTA Diplomasi Presiden Prabowo Subianto membuahkan hasil nyata. Tarif impor Amerika Serikat ke Indonesia berhasil diturunkan dari 32
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan proses hukum terkait tuntutan hukuman mati terhadap Fandi Ramadhan, seorang anak buah kapa
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau langsung pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat
NASIONAL
ACEH UTARA Menteri Dalam Negeri Mendagri Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Aceh Timur dan Aceh Utara, Jumat (20/2/2026), didampingi
PEMERINTAHAN
BANDUNG Penutupan Kebun Binatang Bandung memicu perdebatan publik terkait dasar hukum dan proporsionalitas langkah Pemerintah Kota Bandu
PEMERINTAHAN
PAYUNG, KARO Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, didampingi Wakil Bupati Komando Tarigan dan Sekretaris Daerah Gelo
PEMERINTAHAN
PANDAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) melalui Dinas Pertanian menyerahkan bantuan benih padi sebanyak 94.000 kg kepada pe
EKONOMI
MEDAN Menandai satu tahun kepemimpinannya, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap
PEMERINTAHAN