Isak Tangis Keluarga Dampingi Otopsi Jenazah Iptu Lusiyanto, Kapolsek Tewas Ditembak Saat Gerebek Judi Sabung Ayam

LAMPUNG -Tiga anggota Polres Way Kanan, Lampung, gugur dalam baku tembak saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, pada Senin (17/3/2025) sore, sekitar pukul 16.50 WIB.

Ketiga anggota Polri yang gugur yakni Kapolsek Negara Batin Iptu Lusiyanto, Anggota Polsek Negara Batin Bripka Petrus Apriyanto, dan Anggota Satreskrim Polres Way Kanan Bripda M Ghalib Surya Ganta.

Kronologi Peristiwa Insiden tragis ini terjadi saat tim dari Polres Way Kanan mendatangi lokasi perjudian sabung ayam yang berada di Kampung Karang Manik.

Begitu pihak kepolisian tiba di lokasi, mereka diserang dengan tembakan oleh para pelaku yang diduga merupakan pemilik dan pemain judi sabung ayam.

Tiga anggota polisi yang terlibat dalam penggerebekan tersebut langsung terkena tembakan di bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia.

Sosok Iptu Lusiyanto Salah satu korban tewas, Iptu Lusiyanto, merupakan Kapolsek Negara Batin. Iptu Lusiyanto sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolsek Semaka, Polres Tanggamus, pada tahun 2023, dan dipindah tugaskan ke Polsek Negara Batin pada Desember 2023.

Keluarga dari Iptu Lusiyanto terlihat hadir di Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendampingi jenazah yang sedang diautopsi oleh tim dokter forensik.

Mereka tampak sangat berduka, dengan beberapa wanita menangis di ruang forensik.

Kondisi Korban Lainnya Selain Iptu Lusiyanto, dua anggota polisi lainnya, Bripka Petrus dan Bripda Ghalib, juga ikut gugur dalam peristiwa tersebut.

Saat ini, jenazah ketiga anggota polisi tersebut sedang dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung untuk proses autopsi.

Pihak kepolisian memastikan akan menyelidiki secara mendalam kejadian ini dan melakukan langkah-langkah untuk mengungkap pelaku penembakan.

Respons Pihak Kepolisian Polda Lampung mengungkapkan duka mendalam atas gugurnya ketiga anggota Polri tersebut dalam tugas mulia untuk menegakkan hukum.