Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Komisi III DPR RI melalui anggota Gilang Dhielafararez mendesak agar pencarian terhadap Iptu Tomi Samuel Marbun, Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang saat bertugas melaksanakan operasi menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada 18 Desember 2024, terus dilanjutkan hingga ditemukan.
Hal ini disampaikan oleh Gilang dalam keterangannya pada Rabu (19/3/2025), yang menegaskan bahwa negara tidak boleh tinggal diam ketika salah satu abdinya hilang dalam tugas.
"Negara tidak boleh tinggal diam ketika salah satu abdinya hilang dalam tugas," ujar Gilang.
Ia juga menyesalkan penghentian sementara proses pencarian pada 31 Desember 2024, setelah 14 hari tanpa hasil yang jelas.
Gilang menilai penghentian pencarian tanpa kejelasan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), karena setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum.
Lebih lanjut, Gilang mengungkapkan adanya kejanggalan terkait hilangnya Iptu Tomi, seperti tidak adanya saksi yang jelas mengenai kejadian tersebut.
Istri Iptu Tomi, Ria Tarigan, juga menceritakan bahwa barang-barang pribadi suaminya, termasuk handphone, dikembalikan kepada keluarga setelah peristiwa tersebut.
"Biasanya, HP kan dibawa oleh setiap orang. Kalau Iptu Tomi hilang, kenapa HP-nya ada?" ujar Gilang, yang menilai adanya kejanggalan dalam peristiwa ini.
Komisi III DPR juga mengkritisi dugaan adanya ancaman terhadap keluarga dan rekan kerja yang berusaha mencari kejelasan terkait hilangnya Iptu Tomi.
Sorotan lainnya adalah ketiadaan transparansi dalam laporan kepolisian mengenai perkembangan pencarian.
Gilang juga menegaskan bahwa Polri harus segera mengerahkan tim pencari fakta yang profesional dan menggunakan metode yang lebih efektif.
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL