BATU BARA -Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Batu Bara, Deni Syahputra, tampak lesu saat penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara melakukan penggeledahan di kantornya pada Kamis (20/3/2025).
Penggeledahan ini terkait dengan dugaan korupsi dalam pengelolaan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Tahun 2022.
Penyidik Kejaksaan tampak memeriksa sejumlah barang dan dokumen yang ada di kantor Dinkes P2KB Kabupaten Batu Bara. Penggeledahan tersebut dipimpin oleh Kasi Pidsus Kejari Batu Bara, Deby Rinaldi, bersama Kasi Intel Kejari Batu Bara, Oppon Siregar, dan Jaksa Penyidik.
Dalam keterangan persnya, Kasi Intel Kejari Batu Bara, Oppon Siregar, menyatakan bahwa penggeledahan dilakukan untuk mendalami dugaan penyalahgunaan Dana BTT yang berjumlah lebih dari Rp 5 miliar.
"Kami melakukan penggeledahan dalam proses penyidikan dugaan realisasi dana BTT sebesar Rp 5 miliar lebih," ujar Oppon.
Dia menambahkan, beberapa barang dan dokumen yang berkaitan dengan realisasi Dana BTT 2022 akan disita dalam penggeledahan ini.
Meskipun demikian, Oppon tidak menjelaskan secara rinci barang apa saja yang disita oleh penyidik Kejari Batu Bara. "Penggeledahan sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan penyitaan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes P2KB Kabupaten Batu Bara, Dr. Deni Syahputra, menyampaikan bahwa pihak Kejaksaan melakukan sinkronisasi barang-barang yang telah dibeli menggunakan dana BTT tahun 2022.
Deni mengklaim bahwa barang yang dibelanjakan, seperti laptop, printer, sepeda motor, dan beberapa barang lainnya, telah sesuai dengan yang tercatat.
"Alhamdulillah, begitu dicek dengan jumlah yang tertulis dan yang ada di lapangan, memang ada sinkron," ujar Deni, menambahkan bahwa tim Kejaksaan telah memeriksa barang-barang tersebut untuk memastikan kecocokannya.
Deni juga mengungkapkan bahwa saat kejadian tersebut terjadi, ia menjabat sebagai Sekretaris dan juga sebagai tim PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
Deni berharap proses penyidikan dapat berjalan transparan dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
MEDAN Eks Kepala Satuan Kerja I BBPJN Sumut, Dicky Erlangga, berbelit dalam persidangan kasus suap PT Dalihan Natolu Grup.adsenseSidan
Hukum dan Kriminal
KALIMANTAN TIMUR PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) menunjukkan komitmen kuat terhadap keselamatan operasi hulu migas melalui pen
Nasional
KUTACANE Gerak cepat personel Polres Aceh Tenggara patut diapresiasi. adsenseKurang dari dua jam pascakejadian, pelaku tindak pidana p
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan komitmennya dalam mendukung percepatan implementasi Bus Ra
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Kesehatan bergerak cepat menangani dugaan keracunan makanan yang
Peristiwa
MEDAN Program Universal Health Coverage (UHC) melalui Berobat Gratis Sumut Berkah yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad
Kesehatan
JAKARTA Artis kontroversial Nikita Mirzani membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana
Entertainment
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 8 ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2021
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mendorong agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Pres
Nasional
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa rencana pembangunan family office tidak akan menggun
Ekonomi
