Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan Tahanan, Polda Sumut Buka Suara
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA -Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Batu Bara, Deni Syahputra, tampak lesu saat penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara melakukan penggeledahan di kantornya pada Kamis (20/3/2025).
Penggeledahan ini terkait dengan dugaan korupsi dalam pengelolaan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Tahun 2022.
Penyidik Kejaksaan tampak memeriksa sejumlah barang dan dokumen yang ada di kantor Dinkes P2KB Kabupaten Batu Bara. Penggeledahan tersebut dipimpin oleh Kasi Pidsus Kejari Batu Bara, Deby Rinaldi, bersama Kasi Intel Kejari Batu Bara, Oppon Siregar, dan Jaksa Penyidik.
Dalam keterangan persnya, Kasi Intel Kejari Batu Bara, Oppon Siregar, menyatakan bahwa penggeledahan dilakukan untuk mendalami dugaan penyalahgunaan Dana BTT yang berjumlah lebih dari Rp 5 miliar.
"Kami melakukan penggeledahan dalam proses penyidikan dugaan realisasi dana BTT sebesar Rp 5 miliar lebih," ujar Oppon.
Dia menambahkan, beberapa barang dan dokumen yang berkaitan dengan realisasi Dana BTT 2022 akan disita dalam penggeledahan ini.
Meskipun demikian, Oppon tidak menjelaskan secara rinci barang apa saja yang disita oleh penyidik Kejari Batu Bara. "Penggeledahan sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan penyitaan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes P2KB Kabupaten Batu Bara, Dr. Deni Syahputra, menyampaikan bahwa pihak Kejaksaan melakukan sinkronisasi barang-barang yang telah dibeli menggunakan dana BTT tahun 2022.
Deni mengklaim bahwa barang yang dibelanjakan, seperti laptop, printer, sepeda motor, dan beberapa barang lainnya, telah sesuai dengan yang tercatat.
"Alhamdulillah, begitu dicek dengan jumlah yang tertulis dan yang ada di lapangan, memang ada sinkron," ujar Deni, menambahkan bahwa tim Kejaksaan telah memeriksa barang-barang tersebut untuk memastikan kecocokannya.
Deni juga mengungkapkan bahwa saat kejadian tersebut terjadi, ia menjabat sebagai Sekretaris dan juga sebagai tim PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
Deni berharap proses penyidikan dapat berjalan transparan dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Penggeledahan ini merupakan bagian dari proses penyidikan lebih lanjut terkait dugaan penyalahgunaan Dana BTT Kabupaten Batu Bara Tahun 2022.
Kejaksaan Negeri Batu Bara berkomitmen untuk menyelesaikan penyidikan dengan profesional dan sesuai aturan.
(bs/n14)
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jemb
NASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir. Polresta Yogyakarta kembali menetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrast
NASIONAL
JAKARTA Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menjadi langkah lanjutan dari kunjungan balasan Presiden RI Prabowo S
NASIONAL
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN