
Bupati Tapteng Perintahkan Cabut Sawit di Hutan Lindung Dolok Sigordang: Pelaku Terancam Pidana
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik perambahan hutan lindung di
PemerintahanBATU BARA -Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Batu Bara, Deni Syahputra, tampak lesu saat penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara melakukan penggeledahan di kantornya pada Kamis (20/3/2025).
Penggeledahan ini terkait dengan dugaan korupsi dalam pengelolaan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Tahun 2022.
Penyidik Kejaksaan tampak memeriksa sejumlah barang dan dokumen yang ada di kantor Dinkes P2KB Kabupaten Batu Bara. Penggeledahan tersebut dipimpin oleh Kasi Pidsus Kejari Batu Bara, Deby Rinaldi, bersama Kasi Intel Kejari Batu Bara, Oppon Siregar, dan Jaksa Penyidik.
Baca Juga:
Dalam keterangan persnya, Kasi Intel Kejari Batu Bara, Oppon Siregar, menyatakan bahwa penggeledahan dilakukan untuk mendalami dugaan penyalahgunaan Dana BTT yang berjumlah lebih dari Rp 5 miliar.
"Kami melakukan penggeledahan dalam proses penyidikan dugaan realisasi dana BTT sebesar Rp 5 miliar lebih," ujar Oppon.
Baca Juga:
Dia menambahkan, beberapa barang dan dokumen yang berkaitan dengan realisasi Dana BTT 2022 akan disita dalam penggeledahan ini.
Meskipun demikian, Oppon tidak menjelaskan secara rinci barang apa saja yang disita oleh penyidik Kejari Batu Bara. "Penggeledahan sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan penyitaan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes P2KB Kabupaten Batu Bara, Dr. Deni Syahputra, menyampaikan bahwa pihak Kejaksaan melakukan sinkronisasi barang-barang yang telah dibeli menggunakan dana BTT tahun 2022.
Deni mengklaim bahwa barang yang dibelanjakan, seperti laptop, printer, sepeda motor, dan beberapa barang lainnya, telah sesuai dengan yang tercatat.
"Alhamdulillah, begitu dicek dengan jumlah yang tertulis dan yang ada di lapangan, memang ada sinkron," ujar Deni, menambahkan bahwa tim Kejaksaan telah memeriksa barang-barang tersebut untuk memastikan kecocokannya.
Deni juga mengungkapkan bahwa saat kejadian tersebut terjadi, ia menjabat sebagai Sekretaris dan juga sebagai tim PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
Deni berharap proses penyidikan dapat berjalan transparan dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Penggeledahan ini merupakan bagian dari proses penyidikan lebih lanjut terkait dugaan penyalahgunaan Dana BTT Kabupaten Batu Bara Tahun 2022.
Kejaksaan Negeri Batu Bara berkomitmen untuk menyelesaikan penyidikan dengan profesional dan sesuai aturan.
(bs/n14)
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik perambahan hutan lindung di
PemerintahanBATU BARA Warga Kecamatan Tanjung Tiram dan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, mengeluhkan gangguan listrik yang sudah berlangsun
EkonomiJAKARTA TIMUR Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur mengevakuasi jenazah seora
PeristiwaMEDAN Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 18 dari tiap desa di Kota Padangsidimpuan kembali d
Hukum dan KriminalPEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap praktik pengoplosa
Hukum dan KriminalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah proyek fiktif di Divisi Engineering Pro
NasionalJAKARTA Setelah pengakuan emosional Farel Prayoga tentang ibu kandungnya yang selama 14 tahun tak pernah bersamanya, kini giliran ibu tiri
EntertainmentJAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa lebih dari 200 pemerintah daerah (pemda) telah mengajukan permo
PemerintahanMALANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Malang
PemerintahanMEDAN Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memberikan jaminan kemudahan berinves
Pemerintahan