MEDAN -Dugaan korupsi dana bahan bakar minyak (BBM) untuk becak motor pengangkut sampah (Bestari) di Kecamatan Medan Polonia semakin mencuat.
Anggota Komisi I DPRD Medan, Fauzi, mengecam keras tindakan penggelapan yang dilakukan terhadap anggaran BBM tersebut, yang seharusnya disalurkan kepada petugas pengangkut sampah.
Fauzi, yang merupakan anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, mendesak agar hak-hak petugas Bestari segera dipenuhi. "DPRD Medan mengecam keras dugaan penggelapan ini.
Baca Juga:
Saya sudah mendengar informasi tentang penggelapan atau korupsi uang BBM untuk becak pengangkut sampah di Medan Polonia.
Seluruhnya ada 22 becak yang anggaran BBM-nya ditanggung oleh kecamatan. Saya minta apa yang menjadi hak petugas Bestari segera disalurkan," tegasnya.
Baca Juga:
Fauzi juga menyampaikan bahwa masalah ini akan segera dibawa ke rapat dengar pendapat (RDP) DPRD untuk mendapat penanganan lebih lanjut.
Ia menyoroti adanya laporan mengenai intimidasi terhadap petugas Bestari yang berani mengungkapkan dugaan penggelapan ini.
Para petugas disebut-sebut dipaksa menandatangani surat yang menyatakan bahwa mereka telah menerima uang BBM dari Juli hingga Desember 2024, meskipun surat tersebut baru dibuat pada tahun 2025 dan tanggalnya mundur.
"Stop intimidasi terhadap petugas Bestari. Teman-teman Bestari jangan takut, masalah ini tetap kita kawal," tegas Fauzi, menanggapi isu intimidasi yang dialami para petugas.
Dugaan penggelapan ini terjadi setelah para pekerja pengangkut sampah di Kecamatan Medan Polonia mengeluh karena tidak menerima jatah BBM harian mereka sebesar Rp 20 ribu sejak Juli 2024.
Uang yang semestinya digunakan untuk membeli bahan bakar BBM untuk becak motor pengangkut sampah tersebut diduga telah digelapkan, yang diperkirakan mencapai nilai ratusan juta rupiah.
Menurut informasi yang didapat, setiap becak pengangkut sampah seharusnya menerima dana BBM sebesar Rp 20 ribu per hari, yang jika dihitung per bulan akan mencapai Rp 600 ribu per petugas.
JAKARTA Proses seleksi terbuka calon pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 20252029 tengah menjadi sorotan pub
Nasional
TAPTENG Warga Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dikejutkan oleh peristiwa penyekapan ya
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun untuk mendukung pelaksanaan proyek pemban
Nasional
MEDAN Sebanyak 49.976 peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) di bawah wilayah kerja
Kesehatan
MEDAN Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan mengamankan sekitar 40 unit mesin yang diduga digunakan untuk aktivitas pen
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Bobby Nasution, dipastikan bakal menerapkan sistem sekolah lima hari untuk jenjang SMA/SMK dan SL
Pendidikan
JAKARTA Istana Kepresidenan melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) meluruskan pernyataan kontrover
Nasional
JAKARTA Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat da
Hukum dan Kriminal
TANJUNGPINANG Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek penerapan sistem t
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan Selasa (8/7) dengan penguatan tipis sebesar 0,05 atau 3,46 poin ke le
Ekonomi