MEDAN -Dugaan korupsi dana bahan bakar minyak (BBM) untuk becak motor pengangkut sampah (Bestari) di Kecamatan Medan Polonia semakin mencuat.
Anggota Komisi I DPRD Medan, Fauzi, mengecam keras tindakan penggelapan yang dilakukan terhadap anggaran BBM tersebut, yang seharusnya disalurkan kepada petugas pengangkut sampah.
Fauzi, yang merupakan anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, mendesak agar hak-hak petugas Bestari segera dipenuhi. "DPRD Medan mengecam keras dugaan penggelapan ini.
Saya sudah mendengar informasi tentang penggelapan atau korupsi uang BBM untuk becak pengangkut sampah di Medan Polonia.
Seluruhnya ada 22 becak yang anggaran BBM-nya ditanggung oleh kecamatan. Saya minta apa yang menjadi hak petugas Bestari segera disalurkan," tegasnya.
Fauzi juga menyampaikan bahwa masalah ini akan segera dibawa ke rapat dengar pendapat (RDP) DPRD untuk mendapat penanganan lebih lanjut.
Ia menyoroti adanya laporan mengenai intimidasi terhadap petugas Bestari yang berani mengungkapkan dugaan penggelapan ini.
Para petugas disebut-sebut dipaksa menandatangani surat yang menyatakan bahwa mereka telah menerima uang BBM dari Juli hingga Desember 2024, meskipun surat tersebut baru dibuat pada tahun 2025 dan tanggalnya mundur.
"Stop intimidasi terhadap petugas Bestari. Teman-teman Bestari jangan takut, masalah ini tetap kita kawal," tegas Fauzi, menanggapi isu intimidasi yang dialami para petugas.
Dugaan penggelapan ini terjadi setelah para pekerja pengangkut sampah di Kecamatan Medan Polonia mengeluh karena tidak menerima jatah BBM harian mereka sebesar Rp 20 ribu sejak Juli 2024.
Uang yang semestinya digunakan untuk membeli bahan bakar BBM untuk becak motor pengangkut sampah tersebut diduga telah digelapkan, yang diperkirakan mencapai nilai ratusan juta rupiah.
Menurut informasi yang didapat, setiap becak pengangkut sampah seharusnya menerima dana BBM sebesar Rp 20 ribu per hari, yang jika dihitung per bulan akan mencapai Rp 600 ribu per petugas.
SAMOSIR Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution melakukan diskusi intensif bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Widiya
Pariwisata
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau lebih dikenal sebagai Cak Imin atau Gus Imin, m
Pendidikan
BENGKULU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait peng
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di
Hukum dan Kriminal
SAMOSIR Pemerintah Kabupaten Samosir tengah menyusun master plan pembangunan kawasan pantai sepanjang 22 kilometer yang membentang dari
Pariwisata
JAKARTA Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali mencuri perhatian publik saat mendampingi Direktur Utama PT Angels Products, Tony
Hukum dan Kriminal
BOGOR Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembunuhan tragis yang menimpa Sidah Alatas, seorang notaris asal Kota Bogor, Jawa Bara
Hukum dan Kriminal
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menjatuhkan tuntutan hukuman mati terhadap seorang notaris sekaligus akad
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Awal bulan di pertengahan tahun 2025 menjadi pengingat pahit bagi warga Jakarta. Hujan deras disertai air kiriman dari wilayah h
Peristiwa
TABANAN Suasana haru dan penuh khidmat menyelimuti halaman Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Tabanan pada Selasa sore (8/7), saat dilang
Nasional