Masyarakat Pulau Tamang Protes, Anggaran Pembangunan Desa Diduga Tidak Sesuai

MANDAILING NATAL -Masyarakat Desa Pulau Tamang, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal/Madina, memprotes anggaran dana desa yang tidak jelas penggunaannya.

Meskipun dana telah dialokasikan untuk pembangunan, warga menduga bahwa penggunaan anggaran tersebut tidak sesuai dengan hasil yang terwujud.

Terdapat sejumlah pengaduan dari masyarakat Desa Pulau Tamang mengenai lambannya pelaksanaan pembangunan yang dijanjikan, sejak tahun 2018 hingga 2024.

Meskipun Kepala Desa yang menjabat tetap sama, berbagai proyek seperti pembangunan jalan, gedung Madrasah Diniyah Awaliyah/MDA, dan pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Masyarakat merasa kecewa dan mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran dana desa yang dialokasikan untuk proyek-proyek tersebut. Karena, hingga saat ini hasil yang diharapkan belum terealisasi.

Pada saat dimintai keterangan kepada beberapa masyarakat di Pulau Tamang, Nasruddin sebagai perwakilan dari masyarakat Pulau Tamang menyampaikan kekhawatiran tentang pengelolaan anggaran dana desa yang tidak transparan.

"Saya mewakili masyarakat Desa Pulau Tamang, merasa sangat resah dengan pengelolaan anggaran dana desa. Dimana Penyalurannya tidak tepat sasaran dan tidak transparan. Selain itu, ditemukan kejanggalan dalam pembangunan yang menggunakan anggaran tersebut, diduga ada pengurangan bestek, yang membuat masyarakat curiga bahwa pembangunan tidak sesuai dengan anggaran yang disalurkan," jelasnya.

Selain itu, Darwan, yang juga merupakan masyarakat disana turut menambahkan keterangan bahwasanya mereka sudah merasa bosan berusaha mencari tahu dan meminta bantuan dari warga serta instansi terkait.

Sehingga mereka harus meminta bantuan dari Ketua Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Markas Cabang Laskar Merah Putih Indonesia/LMPI untuk mendampingi mereka dalam mengusut masalah tersebut.

"Kami telah mengajukan pertanyaan langsung kepada instansi pemerintahan desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa/BPD, namun mereka tidak mau memberikan konfirmasi terkait hal ini. Kami mencoba ke instansi pemerintahan Kecamatan Batahan, responnya hanya mendapat janji-janji tanpa tindakan nyata," terang Darwan.