ACEH -Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mencegah dua tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Aceh untuk bepergian ke luar negeri.
Pencekalan dilakukan karena proses hukum masih dalam tahap penyidikan dan pemberkasan.
Baca Juga:
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis, menyampaikan bahwa kedua tersangka, berinisial TW dan M, telah dicekal berdasarkan permohonan resmi kepada pihak Imigrasi.
Baca Juga:
"Kedua sudah dicekal ke luar negeri. Permohonan pencekalan sudah disampaikan kepada pihak imigrasi," ujar Ali Rasab, Sabtu (12/4/2025).
Ali Rasab menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi upaya melarikan diri atau tindakan lain yang bisa menghambat proses penyidikan.
Total Anggaran Capai Rp 76,4 Miliar
Kedua tersangka merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki posisi strategis di BGP Provinsi Aceh.
TW diketahui menjabat sebagai Kepala BGP periode 2022 hingga Agustus 2024, sedangkan M bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
BGP Provinsi Aceh menerima alokasi dana APBN sebesar Rp 76,4 miliar, yakni Rp 19,23 miliar pada 2022 dan Rp 57,17 miliar pada 2023.
Dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan peningkatan kapasitas guru, termasuk perjalanan dinas dan pelatihan di hotel.
MEDAN Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melaksanakan pengawasan ketat terhadap pemulangan sepuluh Warga Negara Indonesia (WNI) yang
Pemerintahan
MEDAN Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Andi Surya, menerima kunjungan silaturahmi dari Konsulat Jenderal Malaysia, Tn. Am
Nasional
JABAR Puluhan buruh yang tergabung dalam Forum Serikat Buruh (FSB) Kamiparho menggelar aksi mogok kerja di depan Hotel Bumi Wiyata, Depok,
Nasional
MALANG Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen menjatuhkan vonis terhadap selebgram Isa Zega (Adrena Isa Zega) dengan pidana penjara selam
Entertainment
BEKASI Polisi berencana melakukan ekshumasi terhadap makam Soleh Darmawan (24), warga Bekasi yang diduga menjadi korban tindak pidana perda
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia telah menyita total uang sebesar Rp 6.862.000.804.089 atau sekitar Rp 6,8 triliun ter
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutar rekaman telepon antara Nur Hasan, satpam DPP PDIP, dan seorang pria yang diduga
Politik
bitvonline.comKorupsi masih menjadi penyakit kronis di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meski memiliki peran strategis dalam pembangu
Nasional
JAKARTA Dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik dan Mangapul, divonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tin
Hukum dan Kriminal
SURABAYA Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap jaringan perdagangan ilegal bahan kimia berbahaya denga
Hukum dan Kriminal