Sony Sonjaya Bukan Aktor Utama di Kasus Korupsi MBG? Kejagung Buka Suara
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mendalami peran mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, dalam kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Muhammad Arif Nuryanta, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), sebagai tersangka terkait dugaan suap dan pengaturan vonis lepas atau onslag terhadap tiga terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng.
Penetapan tersangka ini bermula dari barang bukti yang ditemukan dalam pengusutan kasus suap yang melibatkan hakim yang memberikan vonis bebas kepada Grogerius Ronald Tannur di Pengadilan Negeri Surabaya.
Harli Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, menjelaskan dalam konferensi pers pada Sabtu (12/4/2025), bahwa penyidik menduga adanya ketidakberesan dalam putusan onslag yang diterima oleh tiga perusahaan besar terkait korupsi ekspor CPO.
Dalam proses penyidikan di Surabaya, ditemukan informasi tentang keterlibatan Marcella Santoso (advokat) dalam kasus suap ini.
"Ada bukti elektronik yang mengungkapkan janji suap sebesar Rp 60 miliar kepada Muhammad Arif Nuryanta," ujar Harli.
Marcella Santoso dan Ariyanto (pengacara dan panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara) diduga memberikan suap untuk mendapatkan vonis lepas bagi tiga korporasi besar: Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group yang terlibat dalam kasus korupsi minyak goreng.
Pada 19 Maret 2025, Majelis Hakim yang dipimpin Arif Nuryanta memberikan vonis lepas meskipun jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut ganti rugi yang sangat besar terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, yakni Rp 937 miliar untuk Permata Hijau Group, Rp 11,8 triliun untuk Wilmar Group, dan Rp 4,8 triliun untuk Musim Mas Group.
Kejagung mengungkap bahwa Marcella Santoso dan Ariyanto memberikan suap melalui Wahyu Gunawan untuk mengatur vonis bebas tersebut. Kejagung menemukan bukti bahwa Arif Nuryanta menerima sejumlah uang terkait dengan pengaturan tersebut.
"Penyidik menemukan bukti yang cukup bahwa Arif Nuryanta menerima uang sebesar Rp 60 miliar untuk mengatur vonis lepas tersebut," ujar Abdul Qohar, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.
Arif Nuryanta sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebelum akhirnya dipromosikan menjadi Ketua PN Jakarta Selatan.
Kejagung telah menetapkan total empat tersangka dalam kasus ini, termasuk Muhammad Arif Nuryanta, Marcella Santoso, Ariyanto, dan Wahyu Gunawan.*
(dc/J006)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mendalami peran mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, dalam kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memperluas penyelidikan dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menyerahkan uang tunai hasil pemulihan aset dan lelang barang rampasan negara senilai Rp1.029.874.376.628 kepada K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan akan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam penanganan kasus dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Federal Jerman FrankWalter Steinmeier tiba di Jakarta dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dan akan bertemu
NASIONAL
MEDAN Sejumlah elemen mahasiswa di berbagai daerah dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 15 Juni 2026. Aksi tersebut berlangsu
PERISTIWA
LABUHANBATU SELATAN Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Syahdian Purba Siboro, secara resmi melepas Kafilah Musabaqah Tilawatil Qur&039a
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyambut kedatangan 130 jemaah haji asa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada awal perdagangan Senin, 15 Juni 2026. Penguatan ini terjadi seiri
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Senin, 15 Juni 2026. Penguatan terjadi seiring meningkatnya m
EKONOMI