SURABAYA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mattalitti di Surabaya, Jawa Timur, Senin (14/4).
Penggeledahan ini dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.
Baca Juga:
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, membenarkan bahwa penggeledahan dilakukan di Surabaya.
Selain rumah La Nyalla, KPK juga melakukan penggeledahan di beberapa lokasi lainnya yang belum dirinci secara detail.
Baca Juga:
"Benar. Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya, terkait penyidikan perkara dana hibah pokmas Jatim," ujar Tessa di Gedung KPK, Jakarta Selatan.
Meskipun demikian, Tessa belum bisa mengungkap hasil dari penggeledahan tersebut.
"Untuk detil penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan selesai dilaksanakan," tambahnya.
La Nyalla: Kok Bisa Alamatnya Rumah Saya?
La Nyalla sendiri mengaku terkejut dengan penggeledahan tersebut.
Ia mengatakan tidak mengetahui alasan rumahnya menjadi sasaran penggeledahan.
"Saya heran, kok bisa alamatnya rumah saya?" ujarnya saat dikonfirmasi secara terpisah.
Saat penggeledahan berlangsung, La Nyalla diketahui tidak berada di lokasi.
KPK Buka Peluang Panggil La Nyalla
Terkait kemungkinan pemanggilan La Nyalla, KPK menyatakan hal tersebut merupakan kewenangan penuh penyidik.
Tessa Mahardhika menegaskan, jika penyidik memerlukan keterangan dari yang bersangkutan, maka pemanggilan bisa dilakukan.
"Pemanggilan saksi itu tentunya menjadi kewenangan penyidik. Kalau seandainya penyidik membutuhkan seseorang maupun subjek tertentu untuk diklarifikasi tentu akan dilakukan pemanggilan," ungkap Tessa.
Namun, Tessa belum memastikan kapan pemanggilan akan dilakukan, jika memang dibutuhkan.
21 Tersangka Sudah Ditetapkan
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 21 tersangka.
Mereka terdiri dari empat penerima yang merupakan penyelenggara negara, serta 17 pemberi, di antaranya 15 pihak swasta dan dua penyelenggara negara.
Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus yang lebih dahulu menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.
"Kami sampaikan bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 KPK menerbitkan sprindik terkait dugaan adanya TPK dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau pokmas dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022," tutur Tessa.
KPK belum mengumumkan identitas para tersangka secara rinci, dan akan menyampaikannya ketika proses penyidikan dianggap cukup.*
(d/a008)
DENPASAR Komitmen Polri dalam mewujudkan penegakan hukum yang presisi kembali dibuktikan oleh Unit Reserse Kriminal Polsek Denpasar Timu
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik dan keselamatan berkendara, Kapolsek Denpasar Selatan AKP Agus
Nasional
DENPASAR Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di kawasan wisata, Kapolsek Denpasar Selatan AKP
Nasional
BANGLI Untuk memastikan kelancaran aktivitas masyarakat di pagi hari, jajaran Polsek Bangli, Polres Bangli, Polda Bali, melaksanakan keg
Nasional
BANGLI Dalam rangka menjaga kedisiplinan dan integritas personel, Unit Propam Polsek Bangli Polres Bangli melaksanakan kegiatan penegaka
Nasional
LABUHANBATU Seorang pria berinisial AWS ditangkap aparat Polres Labuhanbatu setelah ketahuan menyamar sebagai anggota polisi dan menodon
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh resmi menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan pembiayaan
Hukum dan Kriminal
PEMATANGSIANTAR Nama Wesly Silalahi, Wali Kota Pematangsiantar periode 20252029, menjadi sorotan publik setelah pernyataan keras dari
Sosok
BANDUNG Warisan budaya Indonesia kembali menorehkan inovasi baru. Batik, yang selama ini dikenal melalui proses tradisional yang sarat m
Seni dan Budaya
MALUKU UTARA Institusi Polri kembali diterpa badai kepercayaan. Seorang anggota muda Polres Kepulauan Sula, Bripda Julfikar (24), kini m
Hukum dan Kriminal
