TANGERANG SELATAN -Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Kota Tangerang Selatan, Wahyunoto Lukman, dan seorang pihak swasta berinisial SYM dari PT EPP sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dan pengangkutan sampah senilai Rp 75,9 miliar pada tahun 2024.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Banten, Rangga Adekresna, menjelaskan bahwa Wahyunoto dan SYM diduga telah bersekongkol untuk memenangkan PT EPP dalam proses tender proyek pengelolaan dan pengangkutan sampah Tangsel.
Baca Juga:
"SYM hanya memiliki usaha pengangkutan sampah. Namun untuk memenuhi syarat dalam lelang, Wahyunoto meminta SYM mengubah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) agar seolah-olah PT EPP bisa melakukan pengelolaan sampah," ujar Rangga dalam keterangannya, Selasa (15/4/2025).
Proyek dengan nilai fantastis tersebut terdiri dari dua bagian, yakni Rp 50,7 miliar untuk pengangkutan dan Rp 25,2 miliar untuk pengelolaan sampah.
Baca Juga:
Setelah memenangi tender, Wahyunoto dan SYM mendirikan CV Bank Sampai Induk Rumpintama (BSIR) sebagai subkontraktor untuk pengelolaan sampah.
Ironisnya, mereka menunjuk tukang kebun pribadi Wahyunoto bernama Sulaeman sebagai direktur operasional, serta Agus Syamsudin sebagai direktur utama.
Kesepakatan ini terjadi pada Januari 2024 di Rumpin, Kabupaten Bogor.
"Baik PT EPP maupun CV BSIR tidak memiliki pengalaman dan kapasitas dalam pengelolaan sampah," tegas Rangga.
Akibat tidak adanya kemampuan teknis kedua perusahaan tersebut, Wahyunoto bersama mantan ASN bernama Zeky Yamani mencari lokasi-lokasi ilegal untuk membuang sampah dari Tangsel.
Sampah-sampah dari Kota Tangsel dibuang ke beberapa lokasi ilegal yang tersebar di Desa Cibodas dan Sukarasa, Kecamatan Rumpin (Bogor), Desa Gintung dan Jatiwaringan (Kabupaten Tangerang), hingga wilayah Cilincing (Bekasi).
Semua lokasi tersebut bukan tempat pembuangan akhir (TPA) resmi, melainkan lahan pribadi milik warga yang disulap jadi tempat pembuangan terbuka (open dumping).
"Lahan-lahan tersebut bukan milik pemerintah dan tidak memenuhi kriteria TPA sesuai ketentuan peraturan menteri," terang Kasi Penyidikan Kejati Banten, Himawan.
Praktik ini pun mendapat keluhan dari warga sekitar. Di Desa Gintung, misalnya, masyarakat mengeluh karena lingkungan mereka tercemar akibat tumpukan sampah yang dibuang secara sembarangan dan melanggar aturan.*
(d/a008)
JAKARTA Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan menggelar malam hiburan puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke498 Jakarta di Taman
Nasional
TOBA Pintu masuk kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdisdik) Sumut Wilayah VIII di Kabupaten Toba diduga disegel dengan cara dilas oleh kelu
Nasional
TEHERAN Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam pernyataan yang disiarkan melalui televisi pada Rabu (18/6), menegaskan bahw
Internasional
LAMONGAN Kereta Api (KA) Ambarawa Ekspres relasi SurabayaSemarang menabrak sebuah truk tangki air di perlintasan tanpa penjagaan di Des
Peristiwa
MARINO Momen menarik terjadi saat Marc Marquez menghadapi cemoohan dari penonton MotoGP di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Italia, t
Olahraga
MEDAN Puluhan aktivis dari Solidaritas Puan Indonesia menggelar aksi di Fly Over Jamin Ginting, Medan, Rabu (18/6/2025), menuntut pertangg
Komunitas
CIREBON Tim penyelamat gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, dan Polri berhasil menemukan dua korban longsor di lo
Peristiwa
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menetapkan bahwa uang tunai setara Rp915 miliar dan 51 kilogram em
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ahmad Dhani menyampaikan pesan mendalam penuh makna untuk putra sulungnya, Al Ghazali, dan menantunya, Alyssa Daguise, dalam momen
Entertainment
SIBOLGA Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke79, Kepolisian Resor (Polres) Sibolga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat deng
Pemerintahan
