JAKARTA -Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak adanya pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola internal Mahkamah Agung (MA) setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan beberapa pihak dalam pengurusan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Kasus ini menambah daftar panjang aparat pengadilan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Baca Juga:
Dalam siaran pers yang dikeluarkan pada Rabu (16/4), Peneliti ICW Egi Primayogha menekankan bahwa kasus suap terbaru ini menunjukkan adanya bahaya mafia peradilan yang semakin menguat.
Praktik jual-beli vonis yang merekayasa putusan telah menjadi masalah yang sangat kronis.
Baca Juga:
"Perlu ada pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola internal MA. Penetapan tersangka suap menunjukkan betapa bahayanya mafia peradilan. Praktik jual-beli vonis untuk merekayasa putusan berada pada kondisi yang sangat kronis," ujar Egi dalam siaran persnya.
Berdasarkan pemantauan ICW sejak tahun 2011 hingga 2024, terdapat 29 hakim yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi, dengan dugaan mereka menerima suap untuk mengatur hasil putusan.
Total nilai suap yang tercatat mencapai lebih dari Rp107,9 miliar.
Egi menambahkan bahwa MA perlu segera mengatasi masalah mafia peradilan ini sebagai masalah laten yang berpotensi semakin merusak kredibilitas lembaga peradilan.
Oleh karena itu, MA diminta untuk memetakan potensi korupsi di lembaga pengadilan dan menggandeng Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta elemen masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat.
Kasus ini juga menunjukkan pengaruh oligarki dalam sistem peradilan Indonesia, terutama di industri kelapa sawit.
Beberapa korporasi besar yang menguasai industri sawit, seperti Musim Mas Group, Wilmar Group, dan Permata Hijau Group, diduga terlibat dalam praktik korupsi terkait ekspor minyak kelapa sawit.
MADINA Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution berharap agar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan senantias
Kesehatan
SUMATERA BARAT Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali erupsi pada Jumat, 25 April 2025, sekitar pukul 16.41 WIB. Erupsi tersebut tercat
Berita
ASAHAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Anak Sumatera Anti Kedzoliman (GASAK) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor ATR/BPN
Hukum dan Kriminal
LANGKAT Kasus pembacokan yang menimpa seorang personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut oleh bandar narkoba di Dusun III, Desa Pekub
Hukum dan Kriminal
BINJAI Seorang ibu rumah tangga (IRT) menjadi korban pembegalan oleh tiga pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor Vario hitam ta
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Umum (Ketum) Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, memberikan komentar terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang
Nasional
BATU BARA Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas guru, khususnya dalam hal mengajar dan mendidik Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin
Pemerintahan
LOMBOK Meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, ajang balap motor paling bergengsi, Mot
Olahraga
PADANG SIDEMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal) melalui Satpol
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pertahanan Republik Indonesia (RI) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono melakukan kunjungan ke Ci
Pemerintahan
