TAPANULI SELATAN – Sengketa harta bersama di Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, kembali menyita perhatian publik.
Objek perkara berupa sebidang tanah berukuran 11x14 meter beserta satu unit rumah permanen yang terletak di Lingkungan III Wek II, hingga kini belum dikosongkan oleh pihak tergugat meski telah ada putusan hukum tetap dari Mahkamah Agung.
Putusan Kasasi Nomor 314 K/Ag/2023 secara tegas menyatakan bahwa tergugat atau siapapun yang menguasai objek perkara harus segera melakukan pengosongan.
Namun menurut penggugat, Hairum Harahap Bin Djidal Harahap, pihak tergugat atas nama Siti Kholijah Nasution Binti Muslimin Nasution belum menunjukkan i'tikad baik untuk menjalankan putusan tersebut.
"Sampai saat ini belum ada langkah nyata dari tergugat untuk mengosongkan rumah yang merupakan harta bersama. Padahal, dalam amar putusan sudah jelas disebutkan kewajiban tersebut," ujar Hairum kepada media.
Hairum mengungkapkan bahwa pihaknya sudah tiga kali mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan Cabang Sipirok agar segera dilakukan pengosongan.
Namun hingga kini, belum ada tindakan nyata yang dirasakan.
Menanggapi hal itu, Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan Cabang Sipirok, Muhammad Ansor, SH, menyampaikan bahwa pihaknya telah membalas surat permohonan dari Hairum Harahap dan meminta pemohon untuk segera membayar biaya administrasi eksekusi.
"Kira-kira seminggu yang lalu surat balasan sudah kami kirim melalui kantor pos. Kami juga akan memberikan bukti pengirimannya kepada pihak terkait," ujar Ansor saat ditemui di kantornya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa proses eksekusi akan segera dilakukan usai pemohon menyelesaikan kewajiban administrasi.
"Begitu administrasi dibayarkan, kita akan langsung tindak lanjuti eksekusi pengosongan, kemungkinan besar setelah Hari Raya Idul Fitri," pungkasnya.
Sengketa ini menjadi perhatian lantaran menyangkut keadilan dan pelaksanaan putusan hukum yang telah inkracht.
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal