Paulus Tannos Kirim Surat ke Presiden Prabowo, Nyatakan Siap Pulang dan Hadapi Proses Hukum e-KTP

JAKARTA – Buronan kasus korupsi pengadaan e-KTP, Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po, menyatakan kesediaannya untuk kembali ke Indonesia dan menghadapi proses hukum.

Hal itu disampaikan Paulus melalui sepucuk surat yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, bertanggal 17 April 2025.

Surat tersebut dikirimkan ke Tempo dan tiga media lainnya.

Dalam surat berbahasa Inggris yang ditulis langsung oleh Paulus, ia menyatakan siap pulang secara sukarela.

"Saya telah menulis surat kepada Presiden Indonesia yang terhormat Prabowo Subianto bahwa saya akan dengan sukarela kembali ke Indonesia untuk menghadapi semua tuntutan," tulis Paulus.

Namun, ia menegaskan permintaan agar proses hukumnya di Indonesia dilakukan secara adil dan transparan.

Ia juga berharap hanya diadili oleh hakim yang memiliki integritas tinggi dan bebas dari korupsi.

"Di masa lalu, ada banyak kasus pengadilan yang telah menyebabkan prasangka serius terhadap saya dan keluarga saya," ungkapnya.

Sebelumnya, wacana ekstradisi Paulus Tannos dari Singapura mengemuka sejak akhir Januari 2025.

Hingga kini, prosesnya masih berlangsung.

Terbaru, KPK mengungkap bahwa pihak otoritas Singapura meminta dokumen tambahan berupa affidavit sebagai syarat lanjutan.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan bahwa KPK saat ini tengah melengkapi dokumen tersebut sesuai permintaan Kamar Jaksa Agung Singapura (AGC).

Sementara itu, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Widodo, menyebut sidang pendahuluan terkait kelayakan ekstradisi Paulus Tannos dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 25 Juni 2025 di Singapura.

"Kami berharap, kalau dari pihak mereka tidak ada perlawanan dan bisa menerima, segera. Langsung penetapan (ekstradisi) cepat," ujar Widodo.

Ia menambahkan bahwa meskipun Indonesia tidak bisa mencampuri urusan hukum internal Singapura, pemerintah tetap optimistis karena kedua negara telah menjalin kerja sama bantuan hukum timbal balik (MLA).

Saat ini, dokumen tambahan yang diminta telah disiapkan, termasuk penekanan bukti terkait keterlibatan Paulus Tannos dalam proyek e-KTP.*

(gn/a008)