BGN Kembalikan Rp311 Miliar Dana MBG ke Kas Negara, Ini Penyebabnya
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Juanda Kementerian Keuangan, Ja
NASIONAL
KARANGANYAR- Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dalam operasi yang dilakukan pada Kamis (24/4/2025), polisi mengamankan 20 sak pupuk subsidi jenis UREA dan PHONSKA sebagai barang bukti.
Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP Bondan Wicaksono menjelaskan, penjualan tersebut melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
"Keberhasilan ini berkat laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas pengiriman pupuk dengan truk tertutup di wilayah Desa Pandeyan, Tasikmadu," jelas Bondan.
Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap dua tersangka yaitu T.S alias T, warga Sragen, dan J.H alias J, warga Desa Blorong, Jumantono, Karanganyar. Keduanya diketahui merupakan pemilik Kios Pupuk Lengkap (KPL) yang diduga terlibat dalam praktik jual beli pupuk subsidi secara ilegal.
Saat dilakukan penggeledahan terhadap truk yang dicurigai, petugas menemukan 20 sak pupuk subsidi yang hendak dikirim ke daerah Tasikmadu. Dari pengakuan sopir dan kernet truk, pupuk tersebut milik T.S yang membeli dari J.H.
"Kami langsung amankan T.S beserta barang bukti dan menetapkannya bersama J.H sebagai tersangka. Proses hukum akan terus berjalan dan kami berkomitmen menindak tegas pelaku penyalahgunaan pupuk subsidi," tambah Bondan.
Polres Karanganyar mengimbau masyarakat dan petani agar lebih waspada dan melaporkan apabila menemukan praktik penyalahgunaan distribusi pupuk subsidi yang merugikan negara dan petani.*
(km/J006)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Juanda Kementerian Keuangan, Ja
NASIONAL
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Edwin Basoeki, dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan tingkat bantuan sosial atau bansos yang salah sasaran sem
EKONOMI
MEDAN Hendra Pawarna Batubara, eks Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, ingin kembali menata k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut lebih aktif turun ke lapangan untu
NASIONAL
SERGAI Kecelakaan antara kereta api Siantar Ekspres dan mobil Toyota Avanza terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Dusu
PERISTIWA
MEDAN Personel gabungan Polsek Medan Area kembali menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di kawasan Gang Jati I
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan mendorong penguatan keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat satuan
PEMERINTAHAN