Ditanya Soal 2.000 SGD Hilang dari Amplop Bupati Kuansing, Raja Juli Cuma Jawab 'Maaf'
JAKARTA Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Juprizal, mengaku tidak mengetahui adanya selisih uang 2.000 Dollar Singapura
NASIONAL
MEDAN — Dengan semangat menatap masa depan Indonesia yang lebih beradab dan menjunjung tinggi perlindungan anak, puluhan massa dari Aliansi Peduli Penegakan Hukum kembali menggelar aksi lanjutan di depan Mapolda Sumatera Utara, Kamis sore (24/4).
Aksi ini dilakukan setelah sebelumnya mereka menggelar unjuk rasa di depan Kantor PT Inalum Kuala Tanjung pada pagi harinya.
Ariswan, Koordinator Aksi, dalam orasinya menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan sekadar menuntut keadilan bagi korban, namun juga mendorong institusi kepolisian untuk menjalankan amanah konstitusi.
Ia mengutip Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara tegas menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa yang tidak bisa diselesaikan dengan jalur damai atau restorative justice.
"Kami hadir bukan untuk membuat gaduh, tapi untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan sebagaimana mestinya. Ini tentang anak-anak Indonesia, tentang generasi penerus bangsa," tegas Ariswan.
Ariswan juga menyampaikan meminta kepada Propam Polda Sumut untuk audit jajaran Polres Batu Bara dalam menangani kasus anak.
" Kami mendorong Propam Polda Sumut agar audit jajaran Polres Batu Bara dalam menangani kasus anak, ada berapa banyak kasus anak yang belum di tuntaskan oleh jajaran Polres Batu Bara", Cetus Ariswan
Senada dengan itu, Hasanul Arifin Rambe alias Gopal Ram, Ketua Masyarakat Garuda Sumatera Utara (MARGA-SU), menekankan bahwa penyelesaian kasus pencabulan anak ini akan menjadi preseden penting.
"Jika kasus ini tidak tuntas, pelaku lain akan merasa aman untuk mengulang kejahatan yang sama," katanya lantang.
Indra dari Yayasan Mandiri Generasi Nusantara membacakan enam tuntutan yang menjadi fokus aksi, di antaranya:
- Menangkap dan memproses hukum pegawai PT Inalum yang menjadi terlapor kasus pencabulan anak.
- Penanganan kasus secara transparan dan akuntabel dalam waktu sesingkat-singkatnya.
JAKARTA Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Juprizal, mengaku tidak mengetahui adanya selisih uang 2.000 Dollar Singapura
NASIONAL
JAKARTA Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Juprizal, mengaku tidak mengetahui adanya selisih uang 2.000 Dollar Singapura
NASIONAL
KARO Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan permintaan maaf kepada warga Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menyusul dugaa
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memberikan pilihan kepada siswa sekolah dasar (SD) dalam menentukan
NASIONAL
BANDA ACEH Sebanyak 215 personel gabungan Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan Expo dalam rangka
PERISTIWA
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menegaskan tidak akan mundur dalam menghadapi perkara dugaan tudingan ijazah palsu Presiden k
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar Indonesia membuka peluang kewarganegaraan ganda bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yan
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota
PEMERINTAHAN
BALIKPAPAN PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) berhasil meningkatkan produktivitas sejumlah sumur migas di Kalimantan Timur melalui pen
EKONOMI
JAKARTA Patriot Bond diproyeksikan menjadi salah satu instrumen untuk menghimpun dana murah dalam jumlah besar di luar APBN guna membiay
EKONOMI