MERAUKE — Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke menetapkan dan menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Santa Maria Fatima tahap kedua di Kelapa Lima, Kabupaten Merauke, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 4,82 miliar.
Kepala Kejari Merauke, Sulta D Sitohang, dalam konferensi pers menyampaikan identitas para tersangka yakni MYA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PWT sebagai Direktur CV Buco, dan VN alias A sebagai pemilik manfaat (beneficial owner) yang mengendalikan operasional perusahaan tersebut.
"Mereka bertiga telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Lapas Kelas IIB Merauke selama 20 hari ke depan," tegas Kajari Sulta.
Baca Juga:
Kasus ini berawal dari alokasi anggaran sebesar Rp 9,27 miliar oleh Dinas PUPR Merauke tahun 2023, dengan rincian Rp 9 miliar untuk pembangunan fisik dan Rp 270 juta untuk pengawasan.
Kasi Pidsus Donny Stiven Umbora menjelaskan bahwa MYA lalai dalam tugasnya, mulai dari penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hingga pembayaran.
Baca Juga:
PWT dinilai tidak memenuhi mutu pekerjaan sesuai kontrak, sedangkan VN alias A memiliki peran dominan meskipun tidak terdaftar secara formal sebagai pemilik perusahaan.
"VN bahkan telah berkomunikasi dengan vendor baja di Jakarta jauh sebelum lelang berlangsung. Ia juga menyerahkan RAB dan gambar teknis kepada tim perencana PU, menyebabkan intervensi dalam proses HPS," ujar Donny.
Audit BPKP Papua menemukan adanya selisih volume pekerjaan dan harga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, memunculkan kerugian negara senilai Rp 4,82 miliar.
MEDAN Kasus pencurian motor kembali terjadi di Kota Medan, yang semakin marak meskipun pihak Kepolisian telah melakukan patroli dan pena
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa penyebaran berita bohong atau hoaks melalui media digital hanya dapat diproses hukum jika
Hukum dan Kriminal
MERAUKE Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke menetapkan dan menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Santa Mari
Hukum dan Kriminal
JEMBER Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenkopo
Nasional
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencan
Pemerintahan
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi melantik dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kep
Pemerintahan
SURABAYA Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil menangkap tiga pelaku penyebaran video hoaks dan deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI) ya
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terus mendalami dugaan korupsi dana stunting di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah akan mulai menerapkan kurikulum baru yang memasukkan pelajaran coding dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI)
Pendidikan
PEKANBARU Mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Pe
Hukum dan Kriminal
