JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sebanyak 65 bidang tanah di Kalianda, Lampung Selatan, dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya pada Tahun Anggaran 2018–2020.
"Pada 14–15 April 2025, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penyitaan tanah sebanyak 65 bidang di Kalianda," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (30/4).
Baca Juga:
Mayoritas tanah tersebut diketahui milik petani yang dibeli oleh para tersangka dengan pembayaran tidak penuh, hanya uang muka sebesar 5 hingga 20 persen pada tahun 2019. Hingga kini, pembayaran belum dilunasi.
"Sudah hampir enam tahun tidak ada kepastian atau kelanjutan atas pembayaran lahan-lahan tersebut," imbuh Tessa.
Baca Juga:
Petani Tak Bisa Jual Tanah, Surat Dipegang Notaris
Tessa menjelaskan, para petani tidak bisa menjual lahan mereka karena surat-surat kepemilikan ditahan oleh notaris.
Di sisi lain, kondisi ekonomi membuat mereka tidak mampu mengembalikan uang muka yang telah diterima.
Meski telah disita, KPK tetap memperbolehkan petani memanfaatkan lahan seperti biasa hingga ada putusan hukum tetap.
"Tanah tersebut tetap digunakan petani untuk menanam jagung. Nantinya, KPK akan meminta pengadilan agar tanah bisa dikembalikan kepada para petani tanpa harus mengembalikan uang muka, atau dilelang untuk pelunasan pembayaran," jelasnya.
Ada Tersangka, Belum Diungkap ke Publik
KPK menyatakan sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini, namun belum mengumumkannya ke publik.
Identitas dan konstruksi perkara akan disampaikan saat dilakukan penangkapan atau penahanan.
Dalam penanganan perkara ini, KPK juga telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, yakni mantan Direktur PT Hutama Karya Bintang Perbowo, Pegawai PT Hutama Karya M. Rizal Sutjipto, dan Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya Iskandar Zulkarnaen yang kini telah meninggal dunia.
Sebelumnya, KPK juga menggeledah kantor PT Hutama Karya dan PT HK Realtindo pada 25 Maret 2024, dan menemukan dokumen-dokumen penting terkait pengadaan yang diduga dilakukan secara melawan hukum.
Saat ini, kerugian negara yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diperkirakan mencapai belasan miliar rupiah.*
(cn/a008)
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan tajam pada Kamis, 1 Mei 2025. Berdasarkan data dari laman resm
Ekonomi
PANGKALPINANG Jelang Pilkada ulang Pangkalpinang, sebuah polemik tajam mencuat setelah Sudarsono alias Panjul, residivis dan eks anggota
Hukum dan Kriminal
BADUNG Guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polsek Kuta Selatan bersama unsur tripika dan aparat Kelu
Nasional
BADUNG Dalam upaya menekan angka kenakalan remaja dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, Polsek Kuta Selatan melalui Bhabinkamtib
Nasional
DENPASAR Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada Kamis, 1 Mei 2025, Polresta Denpasar menggelar apel kesiap
Nasional
BADUNG Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, Bhabinkamtibmas Kelurahan Tanjung Benoa bersama Kepala Lingkungan Banjar
Nasional
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca terbaru untuk seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sum
Nasional
DELISERDANG Ini informasi penting untuk Gubernur Sumut Bobby Nasution. Aktivitas PT Tun Sewindu yang sebelumnya memasang pagar seng di k
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) menanggapi laporan Bank Dunia yang menyebut jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 60,3 persen at
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sebanyak 65 bidang tanah di Kalianda, Lampung Selatan, dalam rangka penyidikan kasus dug
Hukum dan Kriminal