Gelombang Desakan Karhutla Jadi Bencana Nasional Memuncak, Istana Bertahan
JAKARTA Desakan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional semakin menguat. Sejumlah pihak, mulai dari
NASIONAL
JAKARTA -Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mengungkap temuan mengejutkan soal modus baru pengendalian narkoba yang dilakukan narapidana dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).
Menurutnya, kini para pelaku menggunakan teknologi CCTV berfitur 360 derajat yang terhubung dengan jaringan Wi-Fi untuk berkomunikasi dan memberi instruksi pendistribusian narkoba, menggantikan komunikasi lewat telepon seluler.
Hal tersebut diungkapkan Tandra saat rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dipimpin Kepala BNN Komjen Marthinus Hukom di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).
"Di dalam lapas sekarang tidak lagi pakai telepon genggam. Komunikasi pengendalian narkoba dilakukan melalui CCTV dengan kamera 360 derajat yang terkoneksi Wi-Fi. Mereka bisa berbicara, memberi instruksi, bahkan memandu cara produksi dari dalam," ujar Tandra.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan temuan tersebut ia dapat saat melakukan kunjungan kerja ke Polda Banten.
Ia menilai kecanggihan modus ini menandakan bahwa Indonesia tengah berada dalam situasi darurat narkoba yang membutuhkan penanganan luar biasa.
"Kalau kita memang mengakui sedang dalam kondisi darurat narkoba, maka pendekatannya tidak bisa biasa-biasa saja. Anggaran BNN Rp 2 triliun pun terasa kecil. Bahkan, kalau dinaikkan 10 kali lipat belum tentu cukup," tegasnya.
Tandra juga menyoroti pentingnya dukungan politik dan keberpihakan negara dalam pemberantasan narkoba.
Ia mengaitkan hal ini dengan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pemberantasan narkoba sebagai prioritas nasional.
"Darurat narkoba ini memerlukan komando langsung dari Presiden. Sejarah bangsa seperti Tiongkok yang harus menyerahkan Hong Kong selama 100 tahun akibat narkoba harus menjadi pelajaran penting bagi kita," katanya.
Selain itu, Tandra mengingatkan soal perubahan kebijakan hukum dalam KUHP baru, khususnya terkait pemidanaan mati yang kini menjadi pidana bersyarat.
JAKARTA Desakan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional semakin menguat. Sejumlah pihak, mulai dari
NASIONAL
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah meminta majelis hakim membatalkan surat dakwaan
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar melalui penandatanga
PENDIDIKAN
SAMARINDA Keberadaan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas&039ud di Singapura menjadi sorotan publik di tengah kebakaran hutan dan
PEMERINTAHAN
MEDAN Kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera Utara (Sumut) berada pada kategori sedang hingga tidak sehat pada Rabu (14/10/2026). Ber
KESEHATAN
MEDAN Sebaran asap terdeteksi di seluruh wilayah Sumatera Utara (Sumut) pada Rabu (14/10/2026). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofis
KESEHATAN
BATU BARA Dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan keterampilan warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA La
NASIONAL
MEDAN Ahli waris almarhum Ganin Purba dan Nawar br Bangun, Rahmawati br Purba, meminta kepastian hukum atas tiga laporan polisi terkait du
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menyampaikan arahan Commander Wish Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto kepada para pe
PEMERINTAHAN
ACEH TIMUR Polres Aceh Timur mengajak masyarakat memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui kegiatan Subuh Keliling
PEMERINTAHAN