MEDAN -Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersikap tegas terhadap pelanggaran penggunaan trotoar oleh pengelola kafe Dara Kupi di Jalan Sei Batanghari.
Trotoar yang merupakan fasilitas umum diaspal secara permanen dan dijadikan lahan parkir tanpa izin resmi.
Baca Juga:
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Gibson Panjaitan, menegaskan bahwa pihaknya telah melayangkan dua surat peringatan (SP) kepada pengelola dan siap melanjutkan ke SP ketiga jika tidak ada itikad baik.
"Gak ada itu koordinasi sama sekali. Kami harap pengelola bersikap kooperatif dan membongkar sendiri bangunan yang melanggar. Jika tidak, setelah SP ketiga, penindakan akan dilimpahkan ke Satpol PP," tegas Gibson saat ditemui di Balai Kota Medan, Selasa (6/5/2025).
Ia menyebut pelanggaran tersebut dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak Dara Kupi tanpa pelaporan atau koordinasi kepada dinas terkait.
Trotoar yang seharusnya menjadi hak publik justru dikomersialkan menjadi lahan parkir.
Pemko Medan telah mengultimatum, jika dalam waktu dekat tidak ada pembongkaran secara mandiri, maka Satpol PP akan turun tangan untuk melakukan pembongkaran paksa.
Tak hanya itu, Gibson juga membantah keras tuduhan adanya pungutan liar atau "setoran" dari pihak pengelola.
Ia menyatakan SDABMBK langsung merespons cepat begitu mengetahui adanya pelanggaran.
"Saya pastikan tidak ada pungli dalam kasus ini. Begitu kami mengetahui pelanggaran, kami langsung menyurati pengelolanya itu. Buktinya sudah SP 2," tegasnya.
Peringatan serupa juga disampaikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan.
Plt Kadishub Medan, Suriono, mengatakan pihaknya telah menegur langsung pengelola Dara Kupi sejak 30 April 2025 dan meminta penghentian parkir di atas trotoar.
"Trotoar bukan lahan parkir. Jika pelanggaran ini terus berlanjut, kami tidak segan melakukan penggembosan ban hingga penderekan kendaraan," ujar Suriono.
Pemko Medan menegaskan akan terus menindak tegas setiap pelanggaran terhadap ruang publik demi menjaga keteraturan dan hak pejalan kaki di kota.*
(tm/a008)
TAPANULI UTARA Peristiwa tragis terjadi di Desa Hutapea Banuarea, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sabtu (2/8/2025)
Hukum dan Kriminal
DAIRI Seorang pria berinisial SP, yang diketahui merupakan mantan anggota kepolisian, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Politikus senior Partai Golkar, Nurdin Halid, menanggapi tegas isu yang menyebutkan adanya dorongan untuk menggelar Musyawarah N
Politik
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali mengungkap temuan penting dalam pengawasan intensif terhadap peredaran produk kos
Entertainment
MATARAM Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa pengibaran bendera bergambar karakter dari serial ma
Nasional
SURABAYA Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdig) Nezar Patria menegaskan pentingnya disiplin verifikasi sebagai fondasi utama
Sains & Teknologi
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan alokasi anggaran sektor kesehata
Kesehatan
SERDANG BEDAGAI Seorang pria paruh baya bernama Sarbaini alias Amang (50), warga Dusun Kedondong, Desa Melati II, Kabupaten Serdang Beda
Peristiwa
JAKARTA Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menjelaskan bahwa Menteri Perdagangan 20152016, Thom
Hukum dan Kriminal
MEDAN Sebanyak 500 personil Polri, TNI, dan instansi terkait telah disiapkan untuk mengamankan perhelatan olahraga internasional, 3rd In
Olahraga
