Luhut Ungkap Bansos Salah Sasaran Pernah Capai 77,6 Persen, Kini Turun di Bawah 5 Persen
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan tingkat bantuan sosial atau bansos yang salah sasaran sem
EKONOMI
PEMATANG SIANTAR - Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar secara resmi meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mencabut izin operasional Tempat Hiburan Malam (THM) Studio 21. Langkah tegas ini dilakukan menyusul pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika oleh Polda Sumut di lokasi tersebut.
Surat permintaan pencabutan izin telah dikirim ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut sebagai tindak lanjut dari surat rekomendasi Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumut.
"Hari ini kami bersurat ke DPMPTSP Sumut untuk meminta mereka mengambil langkah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," kata Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar, Junaedi A Sitanggang, Selasa (6/5/2025).
Junaedi menyatakan bahwa Pemko Pematangsiantar mendukung penuh upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba, terutama di sektor hiburan malam yang rawan disalahgunakan sebagai tempat transaksi ilegal.
"Semua data sudah kami lampirkan dalam surat. Mulai dari nama pemilik usaha, nomor induk berusaha, hingga klasifikasi bidang usahanya. Sekarang kami menunggu petunjuk dari Pemprov Sumut untuk langkah selanjutnya," jelasnya.
Sebelumnya, Ditresnarkoba Polda Sumut menggerebek THM Studio 21 dan mengamankan sejumlah pelaku berikut barang bukti berupa narkotika, minuman keras, dan uang tunai. Peristiwa ini memicu reaksi keras dari masyarakat dan mendorong Pemko mengambil tindakan tegas.*
(ms/j006)
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan tingkat bantuan sosial atau bansos yang salah sasaran sem
EKONOMI
MEDAN Hendra Pawarna Batubara, eks Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, ingin kembali menata k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut lebih aktif turun ke lapangan untu
NASIONAL
SERGAI Kecelakaan antara kereta api Siantar Ekspres dan mobil Toyota Avanza terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Dusu
PERISTIWA
MEDAN Personel gabungan Polsek Medan Area kembali menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di kawasan Gang Jati I
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan mendorong penguatan keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat satuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan pemilihan umum tetap digelar pada 2029. Pernyataan itu disampaikan
POLITIK
JAKARTA Pemerintah dan DPR menargetkan pengesahan Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset pada akhir 2026. Dalam draf RUU yang
HUKUM DAN KRIMINAL