Vonis Kasus Penyiraman Air Keras Disorot, TAUD dan Amnesty Nilai Tidak Berpihak pada Korban
JAKARTA Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai putusan Pengadilan Militer II08 Jakarta dalam kasus penyiraman air keras terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAMBI – Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Anti Korupsi Jambi menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Kamis siang (8/5/2025).
Mereka mendesak Kejati Jambi untuk segera mengambil langkah hukum yang tegas dan menyeluruh terkait dugaan korupsi dalam 14 paket kegiatan proyek Dinas PUPR Kabupaten Tebo tahun anggaran 2023.
Aksi ini merupakan bentuk tekanan publik terhadap Kejati Jambi agar tidak setengah hati dalam menangani kasus yang sebelumnya telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo.
Koordinator aksi, Khaidir Ali, menekankan bahwa pihaknya mendesak agar Kejati Jambi segera memeriksa mantan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Tebo, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Tebo.
"Dalam proses pencairan dana proyek, administrasi berada di bawah wewenang Bakeuda. Maka dari itu, atas nama keadilan, kami minta Kejati Jambi segera memeriksa mantan Kepala Bakeuda tersebut," tegas Khaidir dalam orasinya.
Komitmen Kawal Kasus Hingga Tuntas
Koalisi juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal perkembangan kasus tersebut. "Kami akan pantau dan kawal kasus ini hingga tuntas. Kalau perlu, kami akan datang setiap minggu ke Kejati Jambi untuk mempertanyakan progres penyelidikannya," ujar Khaidir menambahkan.
Setelah menyampaikan aspirasi melalui orasi, perwakilan massa aksi diterima secara langsung oleh Kasi Penkum Kejati Jambi. Pertemuan berlangsung kondusif, dan pihak Kejati Jambi menyatakan akan mencatat setiap tuntutan yang disampaikan oleh Koalisi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kejati Jambi mengenai langkah lanjutan atas tuntutan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Bakeuda Tebo tersebut.*
JAKARTA Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai putusan Pengadilan Militer II08 Jakarta dalam kasus penyiraman air keras terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Presiden ke7 RI Joko Widodo menyatakan keyakinannya bahwa Roy Suryo dan sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus du
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menanggapi peringatan Perserikatan BangsaBangsa (PBB) terkait potensi terjadinya krisis kelaparan bes
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan strategi khusus untuk memperkuat nilai tuk
EKONOMI
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 2,8 triliun untuk tahun anggaran 2027. Tambahan
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan dua tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) lanjutan terkait kasus dugaa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa keberhasilan implementasi UndangUndang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nom
POLITIK
MEDAN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menerima penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas,
NASIONAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun memastikan rencana perbaikan dan peningkatan ruas jalan kabupaten di Nagori Bandar T
PEMERINTAHAN
BANDUNG Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Konferensi Provinsi (Konprov) Persatuan Wartawan
NASIONAL