BINJAI– Beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Binjai mulai menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai terkait dugaan korupsi dana insentif fiskal senilai puluhan miliar rupiah.
Pemeriksaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
Baca Juga:
Kasi Intel Kejari Binjai, Noprianto Sihombing, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap salah satu kepala OPD yang berkaitan dengan dana insentif fiskal.
Ia juga menyampaikan kemungkinan beberapa kepala OPD lainnya akan dipanggil untuk dimintai keterangan guna pengembangan penyidikan.
Baca Juga:
"Seminggu lalu, satu kepala OPD sudah kami periksa terkait dana insentif fiskal. Kami juga tidak menutup kemungkinan memanggil beberapa kepala OPD lainnya," ujar Noprianto, Sabtu (17/5/2025).
Namun, Noprianto enggan membeberkan identitas kepala OPD yang diperiksa.
Sebelumnya, Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, disebut-sebut sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus yang sama.
Namun Amir membantah hal tersebut dan menegaskan bahwa pertemuan dengan KPK merupakan rapat koordinasi pencegahan korupsi se-Sumatera Utara, bukan pemeriksaan.
"Rakor di KPK, bukan pemeriksaan dana insentif fiskal. Kami bersama kepala daerah lainnya mengikuti rapat koordinasi pencegahan korupsi," jelas Amir saat diwawancarai wartawan.
Amir juga menambahkan bahwa dana insentif fiskal yang diterima Kota Binjai jelas dialokasikan untuk pembangunan daerah dan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu.
Namun, ia mengaku tidak mengetahui jumlah pasti dana tersebut dan menyarankan wartawan untuk menanyakan langsung kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPAD).
SIMALUNGUN Menanggapi kekhawatiran masyarakat atas isu beras oplosan yang marak di sejumlah daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Ekonomi
MANDAILING NATAL Dugaan penyalahgunaan Dana Desa kembali mencuat. Kali ini, laporan masyarakat datang dari Desa Hutagodang Muda, Kecamat
Hukum dan Kriminal
MALANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah resmi mencabut paspor milik Riza
Nasional
SUBULUSSALAM Sebuah kasus dugaan kekerasan seksual yang sangat memprihatinkan melibatkan anak perempuan berusia 13 tahun terungkap di Ko
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Masalah rem blong masih menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan fatal di jalan raya Indonesia. Kondisi ini menjadi momok me
Sains & Teknologi
NIAS SELATAN Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memiliki payung hukum yang cukup tegas untuk mengatur transparansi pengelolaan dana desa,
Pemerintahan
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa kenaikan harga beras terus meluas secara nasional dan terjadi di 219 kabupaten/kota
Ekonomi
PADANG Insiden pembubaran aktivitas ibadah di rumah doa Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Padang, Sumatera Barat, menuai p
Nasional
JAKARTA Pemerintah Singapura memastikan bahwa mantan staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jurist Tan, yang kini menjadi ter
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan acara nonton bareng (nobar) Final Piala AFF U23 yang mempertemukan Indonesia dan Vietnam,
Nasional