Langgar Aturan, Pemko Medan Bongkar Trotoar yang Dialihfungsikan Pengelola Dara Kupi

MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran ruang publik yang dilakukan oleh pengelola usaha kuliner Dara Kupi di Jalan Sei Batanghari simpang Jalan Darussalam, Kecamatan Medan Sunggal, Senin (19/05/2025).

Tindakan tersebut berupa pembongkaran aspal yang dibangun di atas trotoar oleh pengelola Dara Kupi.

Pembongkaran dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kota Medan, Dinas SDABMBK, Dinas Perhubungan, serta pihak Kecamatan dan Kelurahan setempat.

Proses ini juga disaksikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, M. Afri Rizki Lubis.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah (P2D) Satpol PP Kota Medan, Albena Boang Manalu, menegaskan bahwa tindakan pembongkaran sudah sesuai aturan.

Ia menyebut pengaspalan trotoar oleh pihak Dara Kupi merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009 serta Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 9 Tahun 2009.

"Hari ini kita melanjutkan penindakan dengan membongkar aspal di atas trotoar yang dibangun oleh Dara Kupi. Ini murni pelanggaran ruang publik," ujar Albena.

Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya telah diberikan tiga kali surat peringatan agar pihak pengelola membongkar sendiri bangunan yang melanggar, namun tidak diindahkan.

Setelah SP ke-3, Satpol PP menerima Surat Permohonan Pembongkaran dari Dinas SDABMBK dan langsung melakukan tindakan tegas.

"Tidak ada keraguan dalam penindakan ini. Trotoar adalah fasilitas umum, bukan untuk kepentingan komersial," tegas Albena.

DPRD Medan Apresiasi Langkah Pemko

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan, M. Afri Rizki Lubis, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Pemko Medan menertibkan pelanggaran tersebut.

Ia menilai ini menjadi sinyal penting bagi para pelaku usaha agar tidak seenaknya mengubah fungsi ruang publik.

"Ini tindakan tegas yang sangat baik. Kita harap ini jadi contoh bagi pengusaha lainnya di Kota Medan," kata Rizki.

Politisi muda ini juga mengingatkan bahwa Pemko Medan sangat terbuka terhadap investasi dan usaha, namun harus tetap dalam koridor hukum yang berlaku.

"Silakan berusaha, silakan berinvestasi, tapi ikuti aturan. Trotoar untuk pejalan kaki, bukan untuk dijadikan bagian usaha pribadi," pungkasnya.*

(am/a008)