PADANGSIDIMPUAN— Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Padangsidimpuan menyatakan komitmennya untuk segera menuntaskan tiga kasus dugaan tindak pidana korupsi yang tengah menjadi perhatian publik di wilayah hukum Kota Padangsidimpuan.
Ketiga kasus tersebut mencakup proyek pembangunan dan pengelolaan keuangan desa hingga dugaan pungutan liar di sektor pendidikan.
1. Dugaan Korupsi Pembangunan Dek Kelurahan Kantin
Baca Juga:
Kasus pertama menyangkut dugaan korupsi pada proyek lanjutan pembangunan dek di Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, dengan nilai pagu sebesar Rp2.374.000.520 pada Tahun Anggaran 2022.
Penyelidikan dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/2/II/2025/SPKT/Polres Padangsidimpuan/Polda Sumut tanggal 14 Februari 2025, dan SP.Sidik Nomor: Sp.Sidik/39/II/2025/Reskrim.
Baca Juga:
Tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, ahli konstruksi, ahli pengadaan barang dan jasa (LKPP), serta ahli sumber daya air.
Kasus ini juga telah diekspose ke BPK RI dan saat ini tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) untuk menentukan tersangka.
2. Dugaan Korupsi Dana Desa di Desa Siloting
Kasus kedua menyoroti dugaan penyelewengan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 di Desa Siloting, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, yang diduga dilakukan oleh mantan kepala desa berinisial SH.
Berdasarkan audit, ditemukan sejumlah penyimpangan, antara lain:
- Proyek fiktif saluran drainase senilai Rp111.225.000
- Proyek pembangunan jalan setapak senilai Rp52.285.000
- Pajak yang dipungut namun tidak disetorkan sebesar Rp86.304.949
Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp249.814.949.
Satreskrim Tipidkor akan segera melaksanakan gelar perkara dan penetapan tersangka di Ditreskrimsus Polda Sumut sebelum berkas dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
3. Dugaan Pungli SPP di Sekolah-sekolah Padangsidimpuan
Kasus ketiga berkaitan dengan laporan dugaan pungutan liar (pungli) iuran SPP di sejumlah sekolah tingkat SMA/SMK di Kota Padangsidimpuan.
Laporan ini disampaikan oleh Gabungan Aliansi Pergerakan Tapanuli (GAPERTA) melalui dokumen bernomor: IST/G/PSP/SP/I/2025, tertanggal 20 Januari 2025.
Satreskrim Tipidkor telah melakukan verifikasi terhadap laporan, berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Sumut, dan menerima balasan bahwa belum pernah ada audit terhadap sekolah-sekolah tersebut.
Saat ini, permintaan audit resmi terhadap SMA/SMK se-Kota Padangsidimpuan telah diajukan untuk menentukan kelanjutan penyelidikan.
Kasat Reskrim Polres Padangsidimpuan menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam menyelesaikan ketiga kasus tersebut demi menjaga kepercayaan publik serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.*
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
