Soal Pemakzulan Gibran, Bambang Pacul: “Bola” Belum di MPR, Jadi No Problem
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan tindak lanjut terkait gugatan s
POLITIK
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan dua anggota DPR RI, yakni Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra dan Satori dari Fraksi NasDem, sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan kegiatan Penyuluhan Jasa Keuangan (PJK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2020–2023.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis malam (7/8/2025).
"Dua hari terakhir, KPK menetapkan dua orang tersangka, yakni HG (Heri Gunawan) dan ST (Satori), keduanya merupakan Anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024," ungkap Asep.
Asep menjelaskan bahwa perkara ini bermula dari Laporan Hasil Analisis (LHA) yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta diperkuat oleh laporan masyarakat.
Setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik, KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum pada Desember 2024.
Penetapan tersangka dilakukan setelah proses penyidikan menunjukkan bukti awal yang cukup.
Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, termasuk para pihak dari Bank Indonesia, OJK, serta individu yang diduga terlibat dalam aliran dana.
Dari hasil penyidikan, Heri Gunawan diduga menerima dana senilai Rp15,86 miliar yang berasal dari berbagai sumber, antara lain:
- Rp6,26 miliar dari Bank Indonesia melalui kegiatan PSBI,
- Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan penyuluhan keuangan,
- Rp1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI lainnya.
Dana tersebut kemudian diduga disamarkan melalui yayasan yang dikelola Heri sendiri, dan dialihkan ke rekening pribadi.
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan tindak lanjut terkait gugatan s
POLITIK
JAKARTA Wicandres, saksi dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, menga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi II DPR, Komarudin Watubun, menyampaikan pandangannya mengenai putusan Mahkamah
POLITIK
JAKARTA Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto membantah anggapan bahwa perombakan atau reshuffle kabinet
POLITIK
SOLO Presiden RI ke7 Joko Widodo atau Jokowi mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Kertan
POLITIK
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan adanya ijaz
POLITIK
JAKARTA Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Kelompok IV Tahun 2026 Provinsi Sumatera Utara mempelajari penerap
NASIONAL
MEDAN Setelah hampir dua dekade menanti, warga Perumahan Griya Kencana, Lingkungan 1, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, a
PEMERINTAHAN
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berkomitmen meningkatkan pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan P
NASIONAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus memperkuat program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasya
PERTANIAN AGRIBISNIS