Anggota DPD RI dari Bali Serahkan Tongkat Ganesha kepada Jokowi, Singgung Estafet Kepemimpinan ke Gibran
SOLO Anggota DPD RI asal Bali Arya Wedakarna menyerahkan tongkat Ganesha dari Tampaksiring, Bali, kepada Presiden ke7 Joko Widodo atau
POLITIK
Palangka Raya – Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) resmi menetapkan Ketua DPD Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kalimantan Tengah berinisial R sebagai tersangka dalam kasus penyegelan pabrik milik PT Bumi Asri Pasaman (BAP) yang berlokasi di Kabupaten Barito Selatan.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Kalteng, Kombes Pol Nuredy Irwansyah Putra, pada Kamis (22/5/2025).
"Telah ditetapkan satu orang tersangka berinisial R, yang mana yang bersangkutan selaku Ketua DPD Ormas GRIB Jaya Kalimantan Tengah," ujar Nuredy dalam konferensi pers.
Kombes Nuredy menyebut, tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka lain dalam kasus ini, mengingat aksi penyegelan tersebut tidak dilakukan sendirian.
"Selanjutnya masih kita kembangkan, dan tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku lainnya ditetapkan statusnya sebagai tersangka," tegasnya.
Dalam proses penyidikan, tersangka R dikenai Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan Pasal 167 KUHP tentang masuk pekarangan orang lain tanpa izin dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
"Karena kekerasan memaksa masuk ke dalam wilayah milik orang lain," jelas Nuredy.
Saat ini, R telah ditahan dan tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Kalteng. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri atau premanisme yang melanggar hukum.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI juga mengapresiasi langkah tegas Polri dalam menangani ribuan kasus premanisme di berbagai daerah, termasuk tindakan seperti penyegelan ilegal yang dapat mengganggu iklim investasi dan keamanan usaha.*
(dc/j006)
SOLO Anggota DPD RI asal Bali Arya Wedakarna menyerahkan tongkat Ganesha dari Tampaksiring, Bali, kepada Presiden ke7 Joko Widodo atau
POLITIK
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengungkap dugaan penyalahgunaan kuota haji tambahan yang diberikan p
HUKUM DAN KRIMINAL
PURWOKERTO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Uns
SOSOK
JAKARTA Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Markus Priyo Gunarto mengatakan barang yang disita penyidik tetap dapat di
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai Karimun, dan Polda Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan 2,6 ton narkot
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan diproyeksikan meningkat menjadi lebih
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menyiapkan skema pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite berdasarkan jenis kendaraan yang digun
EKONOMI
LANGKAT Dua ahli hukum pidana yang dihadirkan tim penasihat hukum terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan refocusing lokasi Satuan
NASIONAL
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap Irjen (Purn) Bambang Ghiri Arianto, mantan Kepala Korps Sab
HUKUM DAN KRIMINAL