Rektor Unsoed Kena OTT KPK, Harta Kekayaannya Tembus Rp3,12 Miliar
PURWOKERTO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Uns
SOSOK
MEDAN — Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari Rp703 miliar dalam P-APBD Tahun Anggaran 2026.
Sebelumnya, dalam R-APBD 2026, Dinas PKPCKTR Kota Medan mendapat alokasi anggaran sekitar Rp567 miliar.
Penambahan anggaran tersebut mencapai sekitar Rp136 miliar.Baca Juga:
Rencana tersebut tertuang dalam nota kesepakatan KUA-PPAS P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026.
Dari tambahan anggaran itu, DPRD Kota Medan merekomendasikan sekitar Rp50 miliar untuk pembebasan lahan masyarakat yang akan digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Kepala Dinas PKPCKTR Kota Medan John Ester Lase membenarkan adanya rencana penambahan anggaran tersebut.
Menurut dia, anggaran pembebasan lahan merupakan bagian dari kewajiban Pemerintah Kota Medan dalam memenuhi kebutuhan RTH.
"Benar, memang ada rencana penambahan anggaran di P-APBD (2026) untuk pembebasan lahan sekitar Rp50 Miliar. Pembebasan lahannya untuk RTH, itu memang kewajiban Pemko Medan untuk memenuhi RTH di Kota Medan," ucap John Lase, Jumat (21/8/2026).
John Lase mengatakan pemerintah kota belum dapat merinci lokasi lahan yang akan dibebaskan.
Saat ini, Dinas PKPCKTR masih melakukan pemetaan terhadap lahan yang berpotensi masuk dalam program tersebut.
"Untuk wilayah-wilayah yang lahannya akan dibebaskan, itu belum bisa kita rincikan. Sampai saat ini sedang dipetakan," ujarnya.
Meski belum merinci lokasi, John tidak menampik adanya kemungkinan sejumlah lahan milik masyarakat di wilayah Medan Utara menjadi prioritas pembebasan.
PURWOKERTO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Uns
SOSOK
JAKARTA Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Markus Priyo Gunarto mengatakan barang yang disita penyidik tetap dapat di
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai Karimun, dan Polda Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan 2,6 ton narkot
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan diproyeksikan meningkat menjadi lebih
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menyiapkan skema pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite berdasarkan jenis kendaraan yang digun
EKONOMI
LANGKAT Dua ahli hukum pidana yang dihadirkan tim penasihat hukum terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan refocusing lokasi Satuan
NASIONAL
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap Irjen (Purn) Bambang Ghiri Arianto, mantan Kepala Korps Sab
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian melalui Gerakan Tanam Serempak seluas 50.000 hekt
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi dalam Sensus Ekonom
EKONOMI