Rico Waas Temukan Kendaraan Dinas Pemko Medan Nunggak Pajak, Ada yang Tanpa Pelat dan Spion
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026. Ia meminta seluruh pihak memberikan data dan informasi secara benar agar hasil sensus dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Ajakan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima kedatangan petugas Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Kerja Gubernur Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (21/8/2026).
Petugas sensus melakukan pendataan dan verifikasi sejumlah informasi terkait kondisi sosial ekonomi. Pendata lapangan Muhammad Riza Fakhrulrizqi mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Bobby, mulai dari identitas anggota keluarga, pekerjaan utama, kondisi tempat tinggal hingga kepemilikan usaha.Baca Juga:
Bobby menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha sangat dibutuhkan agar data yang dikumpulkan dapat menggambarkan kondisi ekonomi secara akurat.
"Kami berharap agar masyarakat menyambut sensus ekonomi ini, dan memberikan informasi yang dibutuhkan," kata Bobby.
Dia berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi referensi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut Asim Saputra mengatakan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memotret kondisi dan perkembangan dunia usaha secara menyeluruh.
"Data yang dikumpulkan akan memberikan gambaran mengenai struktur, karakteristik, aktivitas, serta perkembangan berbagai kegiatan usaha di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumut," ujar Asim.
Menurut Asim, data tersebut akan membantu pemerintah pusat dan daerah dalam memetakan struktur usaha dan sektor UMKM. Hasil sensus juga dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Asim menegaskan data yang diberikan masyarakat dan pelaku usaha kepada BPS dijamin keamanan serta kerahasiaannya dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang statistik.
Sensus Ekonomi 2026 berlangsung secara serentak mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. BPS berharap partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dapat membantu menghasilkan data yang lengkap dan akurat.
Data tersebut nantinya diharapkan menjadi pijakan pemerintah dalam memahami struktur perekonomian, melihat perkembangan dunia usaha serta menyusun perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih terarah.* (dh)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid unt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Akademisi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai koperasi dapat menjadi gerakan ekonomi
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di sejumlah perguruan tingg
PENDIDIKAN
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran R
POLITIK
BINJAI Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Binjai, Senin, 5 Oktober 2026. Mereka mendesak Pemerintah K
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan menyoroti anggaran belanja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun dalam Rancan
KESEHATAN