JAKARTA— Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara resmi melaporkan organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya ke pihak kepolisian atas dugaan pendudukan lahan milik negara di kawasan Pondok Betung.
Lahan seluas 127.780 meter persegi tersebut merupakan aset negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Plt. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Akhmad Taufan Maulana, mengonfirmasi bahwa laporan ke kepolisian telah dilakukan pada Selasa (20/5/2025) dan langsung mendapat respons cepat dari Satuan Tugas (Satgas) berwenang.
"Sudah ditindaklanjuti oleh Satgas. Quick response. Polisi sudah memiliki SOP dalam menangani kasus seperti ini," ujar Akhmad Taufan, Jumat (23/5/2025).
Seyogianya, di atas lahan tersebut akan dibangun fasilitas gedung arsip milik BMKG.
Namun, pembangunan terpaksa tertunda akibat aksi pendudukan oleh ormas.
"Dalam proses pembangunan. Tapi karena lahan diduduki, jadi tidak bisa dilakukan pembangunan," kata Taufan.
BMKG menegaskan bahwa lahan tersebut tercatat sebagai milik negara dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 1/Pondok Betung Tahun 2003, sebelumnya SHP No. 0005/Pondok Betung.
Status kepemilikan ini telah dikuatkan melalui sejumlah putusan hukum, termasuk Putusan Mahkamah Agung RI No. 396 PK/Pdt/2000 tanggal 8 Januari 2007.
Terkait kabar adanya tuntutan uang sebesar Rp5 miliar yang diminta ormas agar mau meninggalkan lahan, BMKG enggan menanggapi secara gamblang.
Taufan menegaskan bahwa fokus BMKG adalah menegakkan hukum atas lahan yang sah milik negara.
JAKARTA Di tengah keterbatasan akses transportasi yang masih menjadi tantangan utama bagi warga Kepulauan Seribu, bantuan datang tepat w
Kesehatan
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut baik pelantikan Komjen (Purn) Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (W
Politik
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto kembali melantik sejumlah pejabat negara dalam seremoni resmi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/20
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik dua Asisten Khusus Presiden, yakni Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumi
Nasional
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa hak cipta atas karya jurnalistik akan m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik 10 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik I
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik Komjen Pol. (Purn.) Mathius Derek Fakhiri sebagai Gubernur Pa
Politik
MEDAN Pengakuan mengejutkan terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek peningkatan kapasitas jalan provinsi di Sipion
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan pemotongan dana transfer ke daerah pada tahun 2026. adsenseG
Pemerintahan
SERDANG BEDAGAI Suasana penuh khidmat dan kemeriahan budaya menyelimuti Lapangan Sepak Bola Nagur Pane, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Se
Seni dan Budaya
