Pemkab Karanganyar Respons Penetapan Dua ASN Dinkes sebagai Tersangka Korupsi Alkes

KARANGANYAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar akhirnya angkat bicara terkait penetapan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) tahun anggaran 2023.

Kedua tersangka yakni Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar, Purwati, dan tenaga fungsional perencanaan Dinkes, Amin.

Keduanya kini telah ditahan di Mapolres Karanganyar setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar.

Mereka diduga menyalahgunakan kewenangan dalam proses pengadaan alkes melalui sistem e-katalog.

Bupati Karanganyar, Rober Christanto, membenarkan telah menerima surat penetapan tersangka terhadap dua ASN tersebut.

Namun, ia menyebut pihaknya masih menunggu surat penahanan dari kejaksaan untuk melakukan tindak lanjut administratif.

"Kami baru menerima terkait penetapan tersangka dua ASN di Dinkes Kabupaten Karanganyar, namun untuk surat penahanan masih menunggu," ujar Rober saat ditemui wartawan, Jumat (23/5/2025).

Ia menegaskan bahwa Pemkab Karanganyar akan mematuhi seluruh prosedur hukum yang berlaku dan menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kepegawaian kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Kepala BKPSDM Karanganyar, Nur Aini Farida, menyatakan pihaknya belum mengambil tindakan terhadap status kepegawaian kedua tersangka.

Menurutnya, BKPSDM masih menunggu dokumen resmi dari kejaksaan sebagai dasar pengambilan keputusan.

"Kami masih menunggu surat dari kejaksaan," kata Nur Aini.

Ia menjelaskan bahwa penanganan terhadap ASN yang terjerat kasus hukum akan mengacu pada Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN-RB, dan Kepala BKN, yaitu: Keputusan Bersama No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, dan No. 153/KEP/2018.

Aturan tersebut mengatur langkah hukum terhadap PNS yang dijatuhi vonis berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana jabatan atau yang berkaitan dengan jabatan.

Sebelumnya, Kejari Karanganyar juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Kesehatan sebagai bagian dari penyidikan.

Kasus ini menjadi sorotan lantaran diduga merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.

Dugaan penyelewengan pengadaan alkes senilai Rp13 miliar ini memicu keprihatinan publik atas integritas aparatur di sektor pelayanan kesehatan.

Kejaksaan menyatakan penyidikan masih terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru.*

(km/a008)