Rocky Pasaribu: Pencabutan Izin TPL Momentum Perlindungan Hak Masyarakat Adat
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
BATAM– Persidangan kasus peredaran narkotika yang menyeret mantan Kasat Narkoba Polresta Barelang, Satria Nanda, memasuki babak krusial.
Dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Batam, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman mati terhadap Satria dan empat anggota Satresnarkoba lainnya.
Sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Tiwik bersama hakim anggota Andi Bayu Mandala Putra Syadli dan Douglas RP Napitupulu ini digelar terbuka untuk umum.
Agenda persidangan adalah pembacaan tuntutan yang dibacakan langsung oleh JPU Alinaex Hasibuan.
"Terdakwa Satria Nanda terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat dalam peredaran narkotika golongan I," ujar JPU dalam tuntutannya, Senin (26/5/2025).
Satria didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan keterlibatan dalam jaringan narkoba internasional dan menyalahgunakan jabatannya sebagai aparat penegak hukum.
JPU menilai bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara terencana, sistematis, dan terstruktur, bahkan memanfaatkan kewenangannya sebagai atasan di institusi Polri untuk menjalankan transaksi narkoba.
Dalam persidangan, Satria juga dinilai tidak kooperatif dan berbelit-belit.
"Tidak ditemukan satu pun alasan pembenar atau pemaaf. Maka kami menuntut pidana mati terhadap terdakwa," tegas JPU Alinaex.
Selain Satria, empat anggota lainnya yakni Shigit Sarwo Edi, Rahmadani, Fadilah, dan Wan Rahmat juga dituntut hukuman mati.
Sementara itu, lima terdakwa lainnya yaitu Ariyanto, Junaidi, Alex Chandra, Ibnu Ma'ruf Rambe, dan Jaka Surya dituntut hukuman seumur hidup.
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai merombak jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Keme
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Aceh meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 sebagai pemerintah daerah kategori utama atas keberhasilannya
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum Roy Riadi menilai perkara dugaan korupsi program Digitalisasi Pendidikan pengadaan Chromebook di Kementerian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan ESK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek penataan W
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mempercepat identifikasi dan penyiapan lahan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (H
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus kekerasan yang menewaskan seorang perempuan bernama Lina resmi memasuki meja hijau. Terdakwa David Chandra didakwa membunuh k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menegaskan bahwa aparat yang menuduh pedagang es gabus menggunakan bahan spons harus mendapatk
NASIONAL
DENPASAR, BALI Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali kembali menunjukkan dukungan nyata terhadap Industri Kecil dan
EKONOMI
BEKASI Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA) Polres Bekasi Kota kembali menunjukkan tajinya dalam memberantas peredaran narkotika dan o
HUKUM DAN KRIMINAL