- BPK mengaudit model bisnis kuota hangus dan meninjau potensi pelanggaran atas UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan UU Perlindungan Konsumen.
- Kementerian Kominfo mengatur kewajiban pencatatan dan pelaporan kuota hangus secara akuntabel.
"Negara tidak boleh abai. Sisa kuota yang dibayar masyarakat adalah bagian dari kekayaan rakyat yang harus dipertanggungjawabkan," tegas Iskandar.
IAW menekankan pentingnya kehadiran negara dalam mengawasi industri telekomunikasi agar tidak merugikan masyarakat demi kepentingan bisnis sepihak.*
(gl/a008)
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengimbau seluruh lapisan masyarakat un
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anak buron Riza Chalid, Muhamad Kerry Adrianto Riza, dituntut 18 tahun penjara atas dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yan
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Laga sengit dalam turnamen AMA AMA CUP antara Sunday FC melawan GOR FC berakhir imbang 00, Jumat (13/2/2026) sore, di S
OLAHRAGA
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bekerja sama dengan Sucor Asset Management menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarak
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Kisruh terkait larangan pengambilan foto dan video oleh wartawan di areal PT AR kembali memuncak. Meskipun wartawan tel
POLITIK
SANUR, BALI Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, S.IP, MPA, didampingi Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh Ruslan, S
PEMERINTAHAN
DENPASAR Untuk memastikan harga 14 bahan kebutuhan pokok penting (Bapoting) tetap stabil dan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesu
EKONOMI
GIANYAR Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K. meresmikan Satuan Polisi Pangan dan Gizi (SPPG) Polri Polres Gianyar yang berl
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerimaan honorer di Pemkot Bandar Lampung tahun 20242025 semakin mengemuka. Zulk
POLITIK
BANDA ACEH Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menyalurkan bantuan kurma
NASIONAL
