Airlangga Klaim Pengusaha Sambut Positif Pembentukan BUMN Ekspor DSI
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut rencana pembentukan BUMN ekspor Danantara Sumber Daya Indone
EKONOMI
JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan kemungkinan memanggil mantan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan suap terkait tenaga kerja asing (TKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Kasus ini terjadi dalam kurun waktu 2020–2023, saat Ida Fauziyah masih menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan periode 2019–2024.
Saat ini, ia tercatat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PKB.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya masih mendalami keterangan dari para saksi yang telah diperiksa.
Oleh karena itu, belum ada keputusan final mengenai pemanggilan Ida.
"KPK masih menganalisis hasil pemeriksaan dari para saksi yang sudah dipanggil. Namun, kami tidak menutup kemungkinan untuk memanggil Ibu Ida Fauziyah jika ditemukan indikasi keterlibatan langsung atau tidak langsung," ujar Budi di Jakarta, Kamis (29/5/2025).
Lebih lanjut, Budi menyebut KPK saat ini juga tengah menyelidiki aliran dana hasil pemerasan terhadap sejumlah agen TKA yang diduga mencapai Rp53 miliar.
Dana itu disinyalir berkaitan erat dengan praktik suap dalam proses perizinan masuknya TKA ke Indonesia.
"Penyidik mendalami aliran uang dari agen TKA. Kita telusuri uang itu mengalir ke siapa saja," ungkapnya.
Selain aspek keuangan, KPK juga menyoroti proses penerbitan dokumen TKA yang diduga menjadi celah terjadinya praktik pemerasan di berbagai tahapan administrasi.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka, meski identitas dan peran mereka belum dipublikasikan ke publik.
Pemeriksaan sejauh ini sudah melibatkan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dan mantan pejabat Kemenaker, termasuk Hariyanto, mantan Dirjen Binapenta dan Direktur PPTKA.
Dari penggeledahan di delapan lokasi berbeda yang dilakukan pada 20–23 Mei 2025, KPK telah menyita 13 kendaraan, terdiri dari 11 mobil dan 2 motor, yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut.
Kasus ini mulai ditelusuri KPK sejak Juni 2024 berdasarkan laporan masyarakat.
Kini, skandal tersebut semakin menguak ke permukaan, dengan potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah.*
(bs/a008)
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut rencana pembentukan BUMN ekspor Danantara Sumber Daya Indone
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek di lingkungan Kementeria
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan memperingatkan para pejabat agar tid
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan rasa syukur atas pembebasan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya di
INTERNASIONAL
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Medan menuntut seorang anggota geng motor bernama Ragil Jawara dengan hukuman 20 tahun
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Dahlan IskanDOR!Mungkin tidak ada yang tewas oleh tembakan Presiden Prabowo di sidang pleno DPR kemarin. Tapi yang terluka pasti banya
OPINI
MEDAN Ratusan peserta dari kalangan mahasiswa, dosen, aktivis, hingga masyarakat umum menghadiri kegiatan nonton bareng (nobar) dan disk
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menjajaki kerja sama dengan RS AnNisa untuk menghadirkan layanan kes
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menghadiri rapat arahan Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rek
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan sejumlah capaian transformasi layanan kesehatan di Kota Medan saat menerima ku
PEMERINTAHAN